Undang Undang No 11 Tahun 2016 (Amnesti Pajak)

UU No 11 Th 2016 (Tax Amnesty)

Seputar Amnesti Pajak

  • Bagaimana perlakuan pencatatan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak yang disampaikan WP?

 Jawaban: Bagi Wajib Pajak  yang wajib menyelenggarakan pembukuan, harus dibukukan sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca

Dasar hukum : Pasal 14 ayat (1)

  •  Bolehkah dilakukan penyusutan atau amortisasi untuk tujuan perpajakan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak yang disampaikan WP?

Jawaban: Tidak boleh dilakukan penyusutan atau amortisasi.

Dasar hukum : Pasal 14 ayat (2)

  •  Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan surat pernyataan pengampunan pajak?

 Jawaban:Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, tidak berhak:

  1. mengkompensasikan kerugian fiskal dalam SPT untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
  2. mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam SPT atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;
  3. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau
  4. melakukan pembetulan SPT atas jenis pajak pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Dasar hukum: Pasal 16 ayat (1)

  • Bagaimana status Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum WP menyampaikan surat pernyataan?

 Jawaban:

Surat Keputusan atau putusan perpajakan tersebut tetap dijadikan dasar bagi:

  1. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak
  2. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan

Wajib Pajak untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dasar hukum: Pasal 17 ayat (1)

  •  Bagaimana status Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah WP menyampaikan surat pernyataan?

 Jawaban:

Keputusan atau putusan perpajakan tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi:

  1. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  2. Wajib Pajak untuk mengkompensasikan kerugian fiskal; dan
  3. Wajib Pajak untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak.

 Dasar hukum: Pasal 17 ayat (2)

  •  Bagaimana dengan imbalan bunga yang timbul akibat terdapat Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum WP menyampaikan surat pernyataan?

Jawaban: Kewajiban DJP atas pembayaran imbalan bunga tersebut menjadi hapus.

Dasar hukum: Pasal 17 ayat (3)

Pertanyaan Seputar Amnesti Pajak

  • Siapa saja yang berhak mengikuti Amnesti Pajak ?                                                                   Setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti Amnesti Pajak dengan cara mengungkapkan HARTA yang belum dilaporkan, kecuali WP yang sedang dilakukan penyidikan dan telah P-21, dalam proses peradilan, dan WP yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan.

 

  •  Apakah Orang Pribadi atau Badan yang belum memiliki NPWP dapat mengikuti Amnesti Pajak ?                                                                                                                             Orang Pribadi atau Badan yang belum memiliki NPWP dapat mengikuti Amnesti Pajak dengan terlebih dulu mendaftarkan ke Kantor Pajak untuk mendapatkan NPWP setelah itu baru dapat mengikuti Amnesti Pajak.

 

  • Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk dapat Mengikuti Amnesti Pajak ?
  1. Memiliki NPWP ( Bagi yang belum mempunyai NPWP dapat Mendaftarkan terlebih dahulu)
  2. Membayar Uang Tebusan
  3. Telah Melaporkan SPT Tahunan PPh Terakhir
  4. Melunasi seluruh Pokok Tunggakan Pajak
  5. Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan atau Penyidikan,harus melunasi Pajak yang tidak atau Kurang dibayar dan Pajak yang seharunya tidak dikembalikan
  6. Mencabut Permohonan : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi dalam SKP/STP yang terdapat Pokok Pajak Terhutang,Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak Benar,Gugatan,Keberatan, Banding ,Peninjauan Kembali, Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan.

 

  • Keuntungan Apa Saja yang di dapat dalam Program Amnesti Pajak ?
  1. Penghapusan Pajak Yang Seharusnya Terhutang
  2. Tidak dikenai Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidan Perpajakan
  3. Tidak Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan & Penyidikan
  4. Penghentian Proses Pemeriksaan,Pemeriksaan Bukti Permulaan,atau Penyidikan
  5. Jaminan Rahasia, Data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan Dasar Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Apa pun.
  6. Pembebasan Pajak Penghasilan untuk Balik Nama Harta Tambahan.

 

  • Berapakah Tarif Uang Tebusan untuk Pelaku Usaha dengan Omzet s/d 4,8M ? Tarif Uang Tebusan Pelaku Usaha dengan Omzet dibawah 4,8 M adalah sebesar :
  • 0,5 % untuk Mengungkapkan Harta sampai dengan 10M
  • 2 % untuk mengungkapkan Harta diatas 10M

 

  • Bagaimana Cara Menghitung Uang Tebusan ?

Besarnya Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah Harta Tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir dikurangi dengan Utang yang terkait dengan perolehan Harta Tambahan.

Contoh :

Tuan X dalam SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2015(SPT PPh Terakhir) melaporkan sbb:

Nilai Harta                             Rp 10.000.000.000

Nilai Utang                            Rp   2.000.000.000

Nilai Harta Bersih                 Rp   8.000.000.000 ( Harta – Utang )

 

Dalam Surat Pernyataan yang disampaikan untuk mengajukan Amnesti Pajak adalah :

Nilai Harta                             Rp 15.000.000.000

Nilai Utang                            Rp   3.000.000.000

Nilai Harta Bersih                 Rp  12.000.000.000 ( Harta – Utang )

 

Dengan demikian Dasar Pengenaan Uang Tebusan adalah :

Rp 12.000.000.000 – Rp 8.000.000.000 = Rp 4.000.000.000

 

Uang Tebusan yg harus dibayarkan = 2% X Rp 4.000.000.000 =

 Rp 80,000.000 ( diasumsikan Tuan X mengajukan Amnesti Pajak sebelum tgl 30 September 2016 )

 

Utang yang berkaitan dengan Harta Tambahan adalah “Utang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya yang digunakan langsung untuk memperoleh Harta Tambahan tersebut, antara lain utang tersebut diakui sebagai Piutang oleh Pemberi Pinjaman.

 

TAX AMNESTY / AMNESTI PAJAK

AMNESTI PAJAK Adalah :

Penghapusan Pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang Perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar Uang Tebusan

KEUNTUNGAN AMNESTI PAJAK :

  1. PENGHAPUSAN  Pajak yang seharusnya Terhutang
  2. TIDAK DIKENAI Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidan Perpajakan
  3. TIDAK DILAKUKAN Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan & Penyidikan
  4. PENGHENTIAN Proses Pemeriksaan,Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan
  5. JAMINAN RAHASIA Data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan Dasar Penyidikan Tindak Pidana Apa pun dan Penyelidikan.
  6. PEMBEBASAN Pajak Penghasilan untuk Balik Nama Harta Tambahan

SIAPA SAJA YG BERHAK MENDAPATKAN AMNESTI PAJAK :

  1. BADAN
  2. ORANG PRIBADI
  3. PENGUSAHA OMZET TERTENTU
  4. OP/BADAN BELUM BER-NPWP

PENGECUALIAN AMNESTI PAJAK :

  1. Wajib Pajak yg sedang dilalukan Penyidikan & Berkas Penyidikannya telah LENGKAP(P21) Oleh Kejaksaan.
  2. Wajib Pajak yg sedang dalam Proses Peradilan
  3. Wajib Pajak yang sedang Menjalani Hukuman Pidana

Atas Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

CARA MENDAPATKAN AMNESTI PAJAK

  1. UNGKAP ,Ungkap Seluruh HARTA Yang Belum Di Laporkan Pada SPT Tahunan PPh.
  2. TEBUS, Membayar Uang Tebusan

CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN :

UANG TEBUSAN = TARIF  X  HARTA BERSIH

HARTA BERSIH = HARTA TAMBAHAN – UTANG TERKAIT PEROLEHAN HARTA TAMBAHAN

TARIF UANG TEBUSAN

PENGUNGKAPAN HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI

  1. 2% Periode 1 sampai dengan 30 September 2016
  2. 3% Periode 2 sampai dengan 31 Desember 2016
  3. 5% Periode 3 sampai dengan 31 Maret 2017

PENGUNGKAPAN HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI

 

  • 4% Periode 1 sampai dengan 30 September 2016
  • 6% Periode 2 sampai dengan 31 Desember 2016
  • 10% Periode 3 sampai dengan 31 Maret 2017

TARIF KHUSUS OMZET TERTENTU (UMKM)

  • 0.5% Jika Harta yg diungkapkan sampai dengan 10 Miliar
  • 2% Jika Harta yg diungkapkan lebih dari dengan 10 Miliar

CARA PERMOHONAN AMNESTI PAJAK :

  1. Lunasi Hutang Pajak ( Tunggakan Pajak ) hanya POKOK
  2. Penghitungan Uang Tebusan
  3. Pembayaran Uang Tebusan
  4. Sampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak beserta lampirannya