PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 SEBAGAI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 SEBAGAI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013

TARIF PAJAK UMKM TURUN

Pasal 2 ayat (1) :Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki Peredaran Bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final dalam Jangka Waktu Tertentu.

Pasal 2 ayat (2) : Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat Final sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) sebesar 0.5%.

Sebelumnya berdasarkan PP No:46 Tahun 2013 Tarif PPh Final atas Wajib Pajak yg memiliki Peredaraan Usaha Tertentu sebesar 1%

SIAPA SAJA PENGGUNA TARIF PAJAK UMKM INI ?

Tarif Pajak UMKM Turun

baca juga : PASFINAL

Berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 3

  • Orang Pribadi ( Jangka waktu 7 Tahun Pajak )
  • Badan Usaha berbentuk CV,Firma & Koperasi ( Jangka Waktu 4 Tahun Pajak )
  • Badan Usaha Berbentuk PT ( Jangka waktu 3 Tahun Pajak )

WAJIB PAJAK  UMKM YANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN TARIF PPH FINAL 0.5%

Berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2)

  • Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ( Pasal 3 ayat 2 huruf (a) ) >>>>> Wajib Menyampaikan Pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak ( Pasal 3 ayat 3 )
  • CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa WP orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas (Pasal 3 ayat 2 hutuf  (b) )
  • Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31 A Undang-undang Pajak Penghasilan (Pasal 3 ayat 2 huruf (c) )
  • Wajib Pajak Berbentuk Bentuk Usaha Tetap ( Pasal 3 ayat 2 huruf (d) )

BAGAIMANA PELUNASAN PAJAK FINAL

Berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1)

  • Disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu,wajib dilakukan penyetoran setiap bulan
  • Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut dalam hal wajib pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak, wajib pajak harus mengajukan Permohonan Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak selanjutanya DJP akan mengeluarkan Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP No.23 Tahun 2018.

KETENTUAN PERALIHAN DARI PP 46 TAHUN 2013 KE PP NO 23 TAHUN 2018

  • Pasal 10 ayat 1 : untuk Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum PP no 23 Tahun 2018 ini berlaku, dikena Pajak Penghasilan dengan tarif 1% dari Peredaran Bruto setiap bulannya.
  • Pasal 10 ayat 2 : untuk Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak PP no 23 Tahun 2018 ini berlaku sampai dengan akhir tahun pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan sebesar 0.5% dari peredaran bruto setiap bulannya.
  • Pasal 10 ayat 3 : untuk Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh mulai tahun pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf (a),pasal 17 ayat 2a atau Pasal 31E undang-undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018

Download PP No 23 Tahun 2018

Iklan