Seputar Amnesti Pajak

  • Bagaimana perlakuan pencatatan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak yang disampaikan WP?

 Jawaban: Bagi Wajib Pajak  yang wajib menyelenggarakan pembukuan, harus dibukukan sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca

Dasar hukum : Pasal 14 ayat (1)

  •  Bolehkah dilakukan penyusutan atau amortisasi untuk tujuan perpajakan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak yang disampaikan WP?

Jawaban: Tidak boleh dilakukan penyusutan atau amortisasi.

Dasar hukum : Pasal 14 ayat (2)

  •  Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan surat pernyataan pengampunan pajak?

 Jawaban:Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, tidak berhak:

  1. mengkompensasikan kerugian fiskal dalam SPT untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
  2. mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam SPT atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;
  3. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau
  4. melakukan pembetulan SPT atas jenis pajak pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Dasar hukum: Pasal 16 ayat (1)

  • Bagaimana status Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum WP menyampaikan surat pernyataan?

 Jawaban:

Surat Keputusan atau putusan perpajakan tersebut tetap dijadikan dasar bagi:

  1. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak
  2. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan

Wajib Pajak untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dasar hukum: Pasal 17 ayat (1)

  •  Bagaimana status Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah WP menyampaikan surat pernyataan?

 Jawaban:

Keputusan atau putusan perpajakan tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi:

  1. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  2. Wajib Pajak untuk mengkompensasikan kerugian fiskal; dan
  3. Wajib Pajak untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak.

 Dasar hukum: Pasal 17 ayat (2)

  •  Bagaimana dengan imbalan bunga yang timbul akibat terdapat Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum WP menyampaikan surat pernyataan?

Jawaban: Kewajiban DJP atas pembayaran imbalan bunga tersebut menjadi hapus.

Dasar hukum: Pasal 17 ayat (3)

Iklan

BAYAR PAJAK MAKIN GAMPANG

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PP NO 46 Th 2013) MELALUI ATM ( ANJUNGAN TUNAI MANDIRI )

 

Bagaimana langkah-langkah Pembayaran Pajak Penghasilan Final sesuai dengan PP No 46 Tahun 2013 :

  1. Pada Layar menu utama ATM, pilih Menu TRANSAKSI LAINNYA.
  2. Pilih Menu
  3. Pilih Menu LAINNYA.
  4. Pilih Menu LAINNYA
  5. Pilih Menu PAJAK.
  6. Pilih Menu PPh FINAL
  7. Isikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda
  8. Setelah itu Muncul NPWP dan Nama Wajib Pajak, Pastikan Nama dan NPWP yang anda masukan sudah tepat, kemudian Pilih YA ,apabila benar dan pilih TIDAK apabila salah.
  9. Masukan Masa Pajak Pembayaran (Bulan/Tahun) yang dilakukan, apabila sudah sesuai pilih BENAR.
  10. Masukan jumlah pajak terhutang sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak berdasarkan PP No 46 Tahun 2013,Pilih BENAR apabila penghitungan sudah sesuai.
  11. Periksa kembali seluruh isian Pembayaran Pajak yang telah dilakukan,Apabila sudah sesuai tekan YA untuk melakukan Pembayaran, tekan TIDAK untuk tidak melanjutkan.
  12. Jika Muncul Tulisan “ TRANSAKSI ANDA BERHASIL DILAKSANAKAN TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA “ berarti transaksi berhasil,Simpan Struk untuk sebagai tanda/bukti pembayaran Pajak Anda( utk keamanan Copy dan simpan struk dengan baik).

 

Sumber Leaflet Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak

Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Penghasilan Bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000

 

Bentuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mempunyai Penghasilan Bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 dan mendapatkan Penghasilan selain dari usaha dan/atau Pekerjaan Bebas akan menggunakan Formulir SPT 1770 SS.

 Data-data yang dibutuhkan untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah :

  • Bukti Potong PPh 21 Form 1721 A1 ( Pegawai Swasta ) dan 1721 A2 ( Pegawai Negeri )
  • Formulir SPT 1770 SS
  • Daftar Harta / Kekayaan ( untuk Formulir 1770 SS Total Nilai Perolehan Harta )
  • Daftar Kewajiban / Hutang ( untuk Formulir 1770 SS Total Nilai Hutang )

 

Langkah-langkah Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah sbb :

  • Mintalah kepada Bagaian Keuangan atau Bendaharawan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 selama tahun yg bersangkutan, Form 1721 A1 dan/atau 1721 A2.
  • Siapkan Formulir SPT 1770 SS , formulir tersebut dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
  • Isilah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menyalin informasi yang tertera dalam Bukti Potong PPh 21 ( 1721 A1 dan/atau 1721 A2 )
  • Apabila terdapat Penghasilan lain yang telah dikenakan PPh Final sepert : Bunga Deposito, Hadiah Undian, Honorarium dari APBN/APBD, Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Penjualan Tanah atau Bangunan, Penyewaan Tanah dan/atau Bangunan.masukan kedalam Bagian B
  • Untuk informasi tambahan, hitunglah jumlah harta dan hutang yang anda miliki dan masukan kedalam Bagian C
  • Pastikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut di tanda tangani, Batas Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada tanggal 31 Maret.
  • SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat langsung dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak atau melalui Dropbox pada lokasi-lokasi tertentu dan bisa juga dengan melalui Jasa Pengiriman Surat ( Kantor Pos atau Jasa Pengiriman Surat ).

Konsultan Pajak

Konsultan Pajak Jakarta

Jasa Konsultan Pajak Edy M

Kenaikan PTKP 2015

PTKP 2015

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya harga kebutuhan pokok, pemerintah telah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi mulai tahun 2015. “Dengan kenaikan ini, besarnya PTKP bagi WP orang pribadi menjadi sebesar Rp36 juta per tahun, naik Rp11,7 juta atau sekitar 48 persen dari yang sebelumnya sebesar Rp24,3 juta per tahun, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang telah ditetapkan pada 29 Juni 2015 lalu.Meskipun baru ditetapkan pada bulan Juni, tetapi peraturan ini mulai berlaku sejak tahun pajak 2015, atau pada 1 Januari 2015.
Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

Lanjutkan membaca Kenaikan PTKP 2015