SPT MASA NIHIL…..APAKAH PERLU LAPOR ?

SPT MASA NIHIL…..APAKAH PERLU LAPOR ?

SPT Masa NIHIL sekarang tidak perlu lapor lagi, Apa dasar Hukumnya ? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018.mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 2018 menerangkan Bahwa :

  • SPT Masa PPh 25 NIHIL Tidak Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 4 )
  • SPT Masa PPh 25 Kurang Bayar Tidak Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 3 )
  • SPT Masa PPh 21 NIHIL Tidak Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 2 )
  • SPT Masa PPh 21 NIHIL dikarenakan adanya SKD ( certificate of domicile) Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 2 )
  • SPT Masa PPh 21 NIHIL Masa Desember Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 2a )
  • SPT PPN Pemungut NIHIL Tidak Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 8a )
  • PPN KMS selain PKP Tidak Wajib Lapor ( Pasal 11 ayat 2a )

Berlaku Mulai Tanggal 1 April 2018 :

  • SPT Masa PPh 21 Electronik ( espt ) Wajib EFiling ( Pasal 8 Ayat 6 )
  • SPT Masa PPN 1111 ( espt) Wajib EFiling ( Pasal 8 Ayat 6 )

 

Anda Butuh Informasi Mengenai Jasa Konsultan Pajak silakan hubungi Tim EM Tax Consulting

0857-829-55311

 

Iklan

Anda Seorang Tenaga Ahli Bagaiman Perhitungan Pajak PPh Pasal 21

Anda seorang Tenaga Ahli  bagaimana aspek Perpajakannya dan Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli Tahun 2017 mengacu pada Undang-Undang Perpajakan RI No 36 Tahun 2008 khususnya mengenai Tarif Penghasilan Kena Pajak, Peraturan Ditjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 mengenai Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21, dan Besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK Nomor : 101/PMK.010/2016.

Kategori Tenaga Ahli Menurut Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan Peraturan Ditjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016, Tenaga Ahli adalah seseorang yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari Dokter, Konsultan, Notaris, Akuntan, Pengacara, Arsitek, Aktuaris dan Jasa Penilai.

Dalam Peraturan tersebut Tenaga Ahli dikategorikan kedalam penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan bukan sebagai pegawai atau karyawan.

 

A.Tenaga Ahli Yang Memperoleh Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja.

Sebagai ilustrasi pada Tahun 2016, Saudari dr. Rahmayanti adalah seorang dokter umum yang membuka praktek di Rumah Sakit A. Atas jasa tersebut sesuai dengan perjanjian tertulis, Beliau mendapatkan bagi hasil (Profit Sharing) sebesar 75%, sisanya 25% adalah bagian penerimaan untuk rumah sakit A  tersebut.
Selain itu Beliau juga membuka praktek dokter di Rumah Sakit B.

Data penghasilan bruto yang diperoleh dr. Rahmayanti dari praktek di Rumah Sakit A selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Bulan  Penghasilan Bruto Jumlah
January  45.000.000 45.000.000
February  38.000.000 83.000.000
March  28.000.000 111.000.000
April  44.000.000 155.000.000
May  48.000.000 203.000.000
June  65.000.000 268.000.000
July  57.500.000 325.500.000
August  45.000.000 370.500.000
September  48.000.000 418.500.000
October  49.000.000 467.500.000
November  48.000.000 515.500.000
December 67.000.000 582.500.000
Total 582.500.000 582.500.000

Rumus Menghitung PPh 21 Tenaga Ahli Penghasilan Berkesinambungan Yang Menerima Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja 

(Penghasilan Bruto X 50%) X Tarif Pasal 17

Penghasilan Bruto dihitung secara kumulatif

Dari data penghasilan yang diperoleh, maka besaran pajak pph 21 terutang adalah sebagai berikut :


(Dalam Ribuan Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) X (5)
Bulan PB PKP PKP

Kumulatif

Tarif

Pasal 17

PPh 21

Terutang

Jan 45.000 22.500 22.500 5% 1.125
Feb 38.000 19.000 41.500 5% 950
Mar 28.000

8.500

5.500

50.000

55.500

5%

15%

425

825

Apr 44.000 22.000 77.500 15% 3.300
May 48.000 24.000 101.500 15% 3.600
Jun 65.000 32.500 134.000 15% 4.875
Jul 57.500 28.750 162.750 15% 4.313
Aug 45.000 22.500 185.250 15% 3.375
Sept 48.000 24.000 209.250 15% 3.600
Oct 49.000 24.500 233.750 15% 3.675
Nov 48.000

16.250

7.750

250.000

257.750

15%

25%

2.438

1.938

Dec 67.000 33.500 291.250 25% 8.375
TOTAL 582.500 291.250 291.250 42.813

Catatan :

PB : Penghasilan Bruto

PKP : Penghasilan Kena Pajak

Total pajak penghasilan PPh 21 adalah sebesar Rp. 42.812.500,-

Angsuran pembayaran PPh 21 Terutang dilakukan sesuai dengan jumlah nominal per bulannya, dengan masa jatuh tempo adalah paling lambat setiap Tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Apabila pada Tanggal 10 tersebut bersamaan dengan hari libur dan cuti bersama nasional, maka jadwal pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran angsuran pph 21 ini adalah sebesar 2% per bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo.

Baca juga : SPT Tahunan Orang Pribadi

 B. Tenaga Ahli Yang Memperoleh Penghasilan Hanya Dari Satu Pemberi Kerja.

Apabila dalam satu Tahun Periode Pajak Tenaga Ahli tersebut memperoleh penghasilan berkesinambungan hanya dari satu pemberi kerja, maka mereka bisa mengajukan pengurangan penghasilan kena pajak berupa Tunjangan PTKP.

Besaran nilai PTKP yang berlaku saat ini di Tahun 2017 sebelum dikeluarkanya Peraturan Pemerintah pengganti PMK Nomor : 101/PMK.010/2016 bisa Anda baca pada artikel : Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak 2017

Syarat utama Tenaga Ahli yang mendapat tunjangan PTKP tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Mendapatkan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja ;
  2. Memiliki NPWP ;
  3. Fotocopy NPWP Suami bagi wanita kawin beserta Surat Nikah, dan Kartu Keluarga

Sebagai ilustrasi dari data dr. Rahmayanti diatas. Beliau memiliki suami yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak serta memiliki NPWP dan bekerja di PT. Anugrah. dr. Rahmayanti melampirkan fotocopy NPWP Suami, Surat Nikah dan Kartu Keluarga. dr. Rahmayanti hanya bekerja membuka praktek di Rumah Sakit RSCM saja, dan memiliki Surat Pernyataan secara tertulis kepada rumah sakit tersebut.

Rumus Menghitung PPh 21 Tenaga Ahli Penghasilan Berkesinambungan yang Memperoleh Penghasilan Hanya Dari Satu Pemberi Kerja 

((Penghasilan Bruto X 50%) – PTKP) X Tarif Pasal 17

Penghasilan Bruto Dihitung Secara Kumulatif

Perhitungan PPh 21 Tenaga Ahli Penghasilan Berkesinambungan yang Memperoleh Penghasilan Hanya Dari Satu Pemberi Kerja

Dari data penghasilan bruto yang diperoleh dr. Rahmayanti di Rumah Sakit A selama Tahun 2016, perhitungan PPh 21 terutang adalah sebagai berikut :

(Dalam Ribuan Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) – (4)
Bulan  PB

 

PB X 50% PTKP PKP
Jan 45.000 22.500 4.500 18.000
Feb 38.000 19.000 4.500 14.500
Mar 28.000 14.000 4.500 9.500
Apr 44.000 22.000 4.500 8.000
9.500
May 48.000 24.000 4.500 19.500
Jun 65.000 32.500 4.500 28.000
Jul 57.500 28.750 4.500 24.250
Aug 45.000 22.500 4.500 18.000
Sep 48.000 24.000 4.500 19.500
Oct 49.000 24.500 4.500 20.000
Nov 48.000 24.000 4.500 19.500
Dec 67.000 33.500 4.500 29.000
TOTAL 582.500 291.250 54.000 237.250

(Dalam Ribuan Rupiah)

(1) (5) (6) (7) (8) = (5) x (7)
Bulan (Pindahan)

PKP

Kumulatif Tarif

Pasal 17

PPh 21

Terhutang

Jan 18.000 18.000 5% 900
Feb 14.500 32.500 5% 725
Mar 9.500 42.000 5% 475
Apr 8.000 50.000 5% 400
9.500 59.500 15% 1.425
May 19.500 79.000 15% 2.925
Jun 28.000 107.000 15% 4.200
Jul 24.250 131.250 15% 3.638
Aug 18.000 149.250 15% 2.700
Sep 19.500 168.750 15% 2.925
Oct 20.000 188.750 15% 3.000
Nov 19.500 208.250 15% 2.925
Dec 29.000 237.250 15% 4.350
TOTAL 237.250 237.250 30.588

Catatan :

PB : Penghasilan Bruto

PKP : Penghasilan Kena Pajak
PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak

C. Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli Dengan Penghasilan Tidak Bersifat Berkesinambungan.

Sebagai contoh ilustrasi : Tuan Charles berprofesi sebagai seorang Konsultan Suatu saat Tuan Charles menangani sebuah kasus dan atas jasanya, Beliau memperoleh komisi sebesar 620.000.000,- Rupiah dari PT. XYZ  yang berlokasi di Jakarta. Tuan Charles terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki kartu NPWP.

Rumus Menghitung PPh 21 Tenaga Ahli atas Penghasilan Tidak Bersifat Berkesinambungan :

(Penghasilan Bruto X 50%) X Tarif Pasal 17

Perhitungan PPh 21 Terutang atas komisi yang diperoleh Tuan Charles adalah sebagai berikut :

  1. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

         50% X 620.000.000 = 310.000.000,-

  1. Perhitungan PPh 21 Terutang:
Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak PPh 21 Terutang
5% 50.000.000,- 2.500.000,-
15% 200.000.000,- 30.000.000,-
25% 60.000.000,- 15.000.000,-
TOTAL 310.000.000,- 47.500.000,-

Apabila Tuan Charles tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh 21 akan dikenakan biaya tambahan 20% dari tarif normal atau nilai pajak PPh 21 terutangnya adalah sebesar 47.500.000 X 120% = Rp. 57.000.000,-

Kesimpulanya : 

  1. Tenaga Ahli yang menerima penghasilan yang sifatnya berkesinambungan yang diperoleh dari beberapa pemberi kerja, PPh 21 terutangnya dihitung dengan menggunakan rumus : (Penghasilan Bruto X 50%) X Tarif Pasal 17, dan jumlah penghasilannya dihitung secara kumulatif.
  2. Tenaga Ahli yang menerima penghasilan yang sifatnya berkesinambungan yang diperoleh hanya dari satu pemberi kerja, serta memenuhi persyaratan mendapatkan tunjangan PTKP seperti yang telah diuraikan diatas, PPh 21 terutangnya dihitung dengan menggunakan rumus : ((Penghasilan Bruto X 50%) – PTKP) X Tarif Pasal 17, dan jumlah penghasilannya dihitung secara kumulatif.
  3. Tenaga Ahli yang menerima penghasilan yang sifatnya tidak berkesinambungan, PPh 21 terutangnya dihitung dengan menggunakan rumus : (Penghasilan Bruto X 50%) X Tarif Pasal 17.
  4. Pembayaran PPh 21 terutang paling lambat jatuh temponya adalah setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya dan apabila waktunya bersamaan dengan hari libur atau cuti bersama nasional, maka jadwal pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja sesudahnya.
  5. Keterlambatan atas pembayaran PPh 21 terutang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan.

ANDA TENAGA AHLI YANG MEMBUTUHKAN INFORMASI JASA KONSULTAN PAJAK DAPAT MENGHUBUNGI EM TAX CONSULTING

Call / WhatApp 0857-829-55311

TARIF PAS FINAL

Dasar Pengenaan Pajak / DPP

Nilai yang dijadikan pedoman menghitung besarnya nilai Harta Bersih antara lain:

  1. nilai nominal, untuk Harta berupa kas atau setara kas;
  2. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
  3. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
  4. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran; dan
  5. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk obligasi.

sesuai kondisi dan keadaan Harta pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

baca juga : PAS-FINAL

Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman, nilai Harta ditentukan berdasarkan:

  1. nilai dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik; atau
  2. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilain.

 

EM TAX CONSULTING

Jl.Cilandak Permai Raya No.7A

Cilandak – Jakarta Selatan

Info : 0857.829.55311 atau 0878.8457.0021

http://www.konsultanpajakinfo.com
http://www.mykonsultanpajak.com
http://www.em-konsultanpajak.com

 

 

PAS – FINAL

Apa itu PAS-Final?

PAS-Final adalah prosedur yang memberikan kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum dilaporkan dalam SPT setelah berakhirnya periode Amnesti Pajak dengan syarat tertentu.

Siapa yang bisa memanfaatkan?

Yang dapat memanfaatkan PAS-Final adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi
  2. Wajib Pajak Badan
  3. Wajib Pajak Tertentu (Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran usaha atau pekerjaan bebas sampai dengan Rp4,8 miliar dan/atau karyawan dengan penghasilan sampai dengan Rp632 juta)

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PAS-Final

  1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. membayar PPh Final atas pengungkapan Harta Bersih;
  3. belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atas harta yang diungkapkan.

Kapan berlakunya?

PASFINAL berlaku sejak disahkan dan tidak berbatas waktu selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan

 Mengapa saya harus ikut?

Dengan berakhirnya periode Pengampunan Pajak, apabila ditemukan data mengenai harta-harta yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak maka harta-harta tersebut dikenai Pajak Penghasilan ditambah dengan Sanksi 200% atau 2% per bulan selama maksimal 24 bulan.

Prosedur PAS-Final memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak peserta Tax Amnesty (TA) maupun non-peserta TA untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan saat periode Pengampunan Pajak agar terhindar dari pengenaan Sanksi Administrasi sesuai dengan UU Pengampunan Pajak.

 Kemana mengajukan PAS-Final?

Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih.

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kring Pajak adalah tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

Bagaimana caranya?

Tata cara pengungkapan Harta Bersih adalah sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, yaitu:
    • bukti pelunasan PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih (Kode Akun Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 422);
    • daftar rincian Harta dan Utang dalam bentuk softcopy dan hardcopy beserta dokumen-dokumen pendukung;
    • daftar Utang serta dokumen pendukung;
    • dokumen penilaian oleh instansi terkait (Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Jasa Penilai Publik) atas harta yang tidak terdapat pedoman penentuan nilainya;
  2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan PAS-Final melalui SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, termasuk membayar PPh Final atas harta yang belum diungkap/dilapor
  3. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPh Final ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
  4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima SPT Masa

 

EM TAX CONSULTING

Jl.Cilandak Permai Raya No.7A

Cilandak Jakarta Selatan

Info 0857.82955311 atau 0878.8457.0021

http://www.konsultanpajakinfo.com
http://www.mykonsultanpajak.com
http://www.em-konsultanpajak.com

Tahapan Persiapan Pembuatan TP Doc

  1. Mengidentifikasi transaksi hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan transaksi pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelas. Ada perbedaan pengertian antara kedua istilah tersebut.
  2. Menentukan apakah ada kewajiban pembuatan TP Doc sesuai dengan Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016.
  3. Membuat TP Doc sesuai Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016

 Tahap 1: Identifikasi Transaksi Afiliasi

Pasal 2 PMK 213/PMK.03/2016

 

Wajib Pajak yang melakukan TransaksiAfiliasi dengan:

a.nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp  50.000.000.000,00

b.nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:

  1. lebih dari Rp 20.000.000.000,00… untuk transaksi barang berwujud; atau
  2. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 … untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau

c.Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang … Pajak Penghasilan,

wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 1 PMK No. 213/PMK.03/2016:

1.Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi

2.Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak

3.Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

HARUSKAH WANITA KAWIN BER-NPWP ?

Sebagaimana diketahui bahwa system perpajakan di Indonesia adalah Self Assesment System, hal ini berarti kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan / atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dilanjutkan dengan menghitung pajak terhutang, memperhitungkan pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan membayar pajaknya (apabila ada pajak yang kurang bayar) dan terakhir adalah melaporkan pelaksanaan seluruh kewajiban perpajakan diatas melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

NPWP merupakan entry point bagi wajib pajak, termasuk bagi wanita yang memiliki atau memperoleh penghasilan, dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya.Keberadaan NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa system pengenaan pajak menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga.selanjutnya dalam pasal 8 ayat 2 menunjukan bahwa  wanita kawin diberi kebebasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara mandiri, tanpa digabungkan dengan suaminya.Kondisi dimana wanita kawin dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri pada keadaan sebagai berikut :

  • Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB)
  • Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH)
  • Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri (MT)

Pilihan wanita kawin untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajkan secara terpisah dari suaminya menimbulkan konsekuensi perpajkan tersendiri bagi yang bersangkutan, diawali dengan kepemilikan NPWP yang berbeda dengan sang suami dan diteruskan dengan pelaksanaan kewajiban pajak yang tata caranya sedikit berbeda dengan wajib pajak orang pribadi pada umumnya.

Soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

Soal Mata Ujian PPh OP dan SPT PPh OP

Periode Juni 2012

 

Soal Multiple Choice

1.Harianto adalah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha perdagangan eceran pakaian anak-anak merek “ Mico”. PPh Pasal 25 Desember 2011 Rp 2.500.000 sedangkan PPh Pasal 25 tahun 2012 berdasarkan data SPT Tahunan PPh Tahun 2011 di sampaikan ke KPP Pratama XXX tanggal 10 Februari 2012 adalah sebesar Rp 3.000.000. Jumlah angsuran PPh Pasal 25bulan Januari 2012 yang harus dibayar sendiri oleh Harianto adalah…………

a.Rp 2.500.000

b.Nihil, karena SPT Tahunan PPh Tahun 2011 belum disampaikan

c.Rp 3.000.000

d.75% X Penjualan bulan Januari 2012

 

Jawaban ( d )

Harianto merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ( WP OP PT ).

  • PER 32 / PJ / 2010 Pasal 1, Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.
  • Pasal 3 ayat 1 , Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Data untuk soal no 2 dan no 3

2.Suparman, status kawin tanggungan penuh seorang anak kandung, adalah seorang dosen pada salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Penghasilan neto selaku dosen tetap berdasarkan bukti potong 1721 A1 tahun 2011 adalah Rp 36.125.768. sedangkan honorarium selaku pembicara seminar dalam tahun 2011 berdasarkan bukti potong PPh Pasal 21 sebesar Rp 10.000.000.

Dalam tahun 2011 memperoleh bunga simpanan sebagai anggota Koperasi “Serba Ada” sebesar Rp 3.800.000.

Devita, Istri Suparman adalah seorang Notaris yang dalam tahun 2011 memperoleh penghasilan neto fiscal sebesar Rp 120.720.960.

Berdasarkan data diatas, maka :

 Jumlah Penghasilan neto fiscal Suparman tahun pajak 2011 adalah …………

a.Rp 156.846.728

b.Rp 166.846.728

c.Rp 176.646.728

d.Rp 925.768

 

Jawaban ( b )

Penghasilan neto Suparman

  • Dari Pekerjaan Rp 36.125.768
  • Honorarium Rp 10.000.000 (+)

Jumlah                                                                                                 Rp   46.125.768

Penghasilan neto Devita                                                Rp 120.720.960 (+)

Total Penghasilan Neto                                                   Rp 166.846.000

                Dasar Hukum

  • Pasal 8 ayat 1 : Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya,kecuali :
  • Penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan
  • Pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

 

  • Pasal 8 ayat 2 : Penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah apabila :
  1. Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
  2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
  3. Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

 

  • Pasal 8 ayat 3 : Penghasilan neto suami-istri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

 

  • PP No.15 Tahun 2009, mengatur bahwa bunga simpanan Koperasi dikenakan PPh Final sehingga tidak perlu dihitung kembali dalam SPT Tahunan PPh.

 

Jumlah PPh terhutang tahun 2011 adalah………………

a.Rp 329.010

b.Rp 116.349.010

c.Rp 878.900

d.Rp 328.900

 

Jawaban ( c )

Penghasilan neto                                                             Rp 166.846.728

PTKP ( K/I/1)                                                                      Rp   34.320.000 (-)

Wajib Pajak sendiri                         Rp 15.840.000

Penghasilan istri digabung          Rp 15.840.000

Kawin                                                   Rp   1.320.000

Tanggungan 1 orang anak          Rp   1.320.000

 

Penghasilan Kena Pajak                                                               Rp 132.526.000

PPh Terhutang                                                                  Rp   14.878.900

(Pasal 17 ayat 1 UU PPh )

 

4.Deni Raharja,WP Orang Pribadi, pengusaha restoran merek “Niki Echo”.Dalam tahun 2011 diketahui data antara lain : Penggunaan merek “Niki Echo” tersebut didasarkan pada perjanjian penggunaan merek dengan pemilik merek selama 3(tiga) tahun. Terhitung sejak 25 April 2011, pembayaran Royalty atas penggunaan merek dibayar lunas pada saat penandatangganan perjanjian sebesar Rp 150.000.000. dalam menghitung pajak penghasilan, biaya royalty pembebanannya melalui amortisasi,metode garis lurus.

Beban / biaya Royalty tahun 2011 adalah……….

a.9/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 28.125.000

b.8/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 25.000.000

c.12/12 X 25% X Rp 150.00.000 = Rp 37.500.000

d.Rp 50.000.000

 

Jawaban ( a )

April 2011 s/d Desember 2012  = 9 bulan

Masa Perjanjian 3 tahun maka masuk ke dalam kelompok 1 dengan tarif amortisasi 25%

9/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 28.125.000

 

Dasar Hukum

  • Pasal 11A ayat 1a UU PPh : Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  • Pasal 11A ayat 2 mengatur : untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat terdekat.

 

  1. Sebuah truk tanki yang dibeli bulan Januari 2009 seharga Rp 250.000.000 terbakar pada bulan Oktober 2011.Karena kejadian tersebut truk disusutkan s/d September 2011 dengan menggunakan Declining balance method dan termasuk harta gol II. Pada bulan November 2011 perusahaan mendapatkan pembayaran klaim asuransi sebesar Rp 175.000.000 perlakuan perpajakan atas kejadian diatas adalah……………………………………..

a.Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 187.500.000 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

b.Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 140.625.000 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

c.Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 152.434.750. dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

d.Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 114.257.813 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

 

Jawaban ( d )

Penggantian Asuransi sebesar Rp 175.000.000 merupakan Penghasilan dan Nilai buku merupakan kerugian :

Harga Perolehan                                              Rp 250.000.000

Beban Penyusutan 2009                               Rp   62.500.000 (-)

Nilai Buku 31 Des 2009                                   Rp 187.500.000

Beban Penyusutan 2010                               Rp   46.875.000 (-)

Nilai Buku 31 Des 2010                                   Rp 140.625.000

Beban Penyusutan s/d Sept 2011              Rp   26.367.188 (-)

Nilai Buku 31 Sept 2011                                 Rp 114.257.813

 

Dasar Hukum

Pasal 11 ayat 8 UU PPh: Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf d atau penarikan harta karena sebab lainya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransi yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

 

Soal Essay

 

  1. Wuryanto Wajib Pajak Orang Pribadi, usaha industry krupuk udang dan sejenisnya merek “Sari Roso ‘, dalam melakukan kegiatan usaha, tidak menyelenggarakan pembukuan.WP memilih menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Besarnya % Norma penghitungan penghasilan neto untuk jenis industry kerupuk adalah 15%

 

Dari buku catatan penjualan, jumlah penjualan tahun 2011 diketahui sebesar Rp 980.000.000, tidak terdapat PPh 21,23,22 yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, PPh Pasal 25 Desember 2011 Rp 1.200.000.

 

Wuryanto, status Kawin, anak pertama lahir tanggal 5 Januari 2012, Wuryanto jg menjadi anggota koperasi “Karya Sejati” sejak tahun 2005. Dalam tahun 2011 Wuryanto menerima bunga simpanan sebagai anggota koperasi sebesar Rp 5.000.000 PPh yang dipotong oleh Koperasi sebesar Rp 500.000.

SPT Tahunan PPh Tahun 2011 disampaikan ke KPP Pratama XXX tanggal 20Februari 2012.

 

Pertanyaan :

Hitung Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 bulan Februari 2012 yang harus dibayar sendiri oleh Wuryanto ?

 

Jawaban :

  • Karena menjalankan usaha dibidang industry , maka Wuryanto tidak termasuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (PER 32 / PJ / 2010 Pasal 1)
  • Pasal 25 ayat 1 UU PPh : Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terhutang menurut SPT PPh Tahunan dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang telah dipotong (Pasal 21 & Pasal 23) serta Pajak Penghasilan yang dipungut (Pasal 22) dan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri (Pasal 24 )
  • Karena anak pertama lahir pada tanggal 5 Januari 2012 maka tidak dapat diperhitungkan sebagai PTKP.

 

Penghasilan Neto dari Usaha

Peredaran Bruto                                                              Rp 980.000.000

Norma Penghasilan Neto                                                                   15%

Penghasilan Neto                                                            Rp 147.000.000

 

PTKP (K/0)                                                                          Rp    17.160.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak                                                               Rp  129.840.000

 

PPh Terhutang ( Pasal  17 )                                          Rp    14.476.000

 

Angsuran PPh PAsal 25 ( 14.476.000 / 12 )            Rp      1.206.333

 

 

  1. Budi Raharjo, Karyawan PT.Kencana yang bergerak di usaha pertambangan batu bara, dengan penghasilan neto berdasarkan bukti potong 1721 A1 tahun 2011 sebesar Rp 240.000.000, istri Budi Raharjo, Lisa Manurung mempunyai usaha Catering dengan penghasilan neto tahun 2011 sebesar Rp 300.000.000.

Pasangan ini telah dikaruniai seorang anak kandung yang masih berumur 10 tahun.Lisa manurung memiliki NPWP sendiri, menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya.

Hasil menyewakan 5 ruangan yang sudah di design untuk took didaerah Kebon Jeruk.Penghasilan sewa ruangan untuk toko tahun 2011 adalah 144.000.000

 

Pertanyaan :

Berdasarkan Data diatas maka Berapa jumlah PPh terhutang Lisa Manurung yang harus dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Lisa Manurung Tahun Pajak 2011 ?

 

Uraian Suami Isteri Total
Penghasilan Neto 240.000.000 300.000.000 540.000.000
PTKP ( K / I / 1 )     34.320.000
       
Penghasilan Kena Pajak     505.680.000
       
PPh Terhutang ( Pasal 17 ) 42.979.556 53.724.444 96.704.000
       

 

PPh Suami : (240.000.000 : 540.000.000) X Rp 96.704.000                                                Rp 42.979.556

PPh Isteri   : (300.000.000 : 540.000.000) X Rp 96.704.000                                 Rp 53.724.444

 

  • Penghasilan dari menyewakan ruangan telah dikenakan PPh Final sehingga tidak perlu digabung dengan Penghasilan lainya. ( PP No.5 Tahun 2002 )

Anda Butuh Jasa Konsultan Pajak di Cibubur?

Jasa Konsultan Pajak di Cibubur  Sama halnya dengan jasa-jasa konsultan pajak di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, jasa konsultansi pajak di Cibubur juga cukup mudah dijumpai. Hal ini tak bisa lepas dari kemajuan Cibubur dalam hal industri dan jenis bisnis-bisnis lainnya.

Jasa konsultansi pajak memang menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan mengingat makin banyaknya perusahaan ataupun perorangan yang memerlukan jasa konsultan pajak profesional untuk menangani berbagai hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Terlebih tak banyak orang yang memahami betul soal perpajakan dan aturan-aturannya; hanya mereka yang profesional dan kompeten saja yang mampu ‘mengeksekusi’ hal-hal yang berhubungan dengan pajak.

Baca juga: Jasa Konsultan Pajak di Jakarta

Profesi konsultan pajak sendiri merupakan sebuah profesi yang secara profesional menyediakan jasa konsultasi, bantuan penghitungan, perencanaan, dan pemeriksaan laporan pajak kepada para klien-nya yang tak lain adalah para wajib pajak.

Wajib pajak sudah sepatutnya memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak seperti yang tertera pada aturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Umumnya seorang konsultan pajak juga bersedia menberikan pelayanan selain di bidang pajak. Misalnya saja layanan konsultan akuntansi, manejemen, dan layanan audit laporan perusahaan.

Oleh karenanya, penyedia jasa konsultan pajak wajib memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas.

Tak hanya itu, untuk menjaga kepercayaan klien, seorang konsultan pajak juga wajib menjaga kerahasiaan perusahaan.

Sebagai Jasa Konsultan Pajak di Cibubur yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Konsultan Pajak Edy Mulyanto dan Rekan  menawarkan jasa konsultasi pajak dan akuntansi sebagai berikut :

Jasa Kepatuhan Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Cibubur membantu Anda untuk memenuhi kewajiban perpajakan menurut ketentuan-ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Yakni dalam hal menghitung, mempersiapkan dan membayarkan pajak yang terutang dengan SSP, dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak tempat terdaftar. Yang meliputi: SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Pasal 23SPT PPh Final, SPT PPN/PPn BM (SPT selama Manual atau eSPT PPN)

Jasa Perencanaan Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Cibubur membantu Anda dalam perencanaan guna meningkatkan efisiensi pajak dengan melakukan identifikasi alternatif terbaik sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Layanan ini juga mencakup pengaturan skema transaksi alternatif sesuai metode akuntansi, yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan keuntungan perusahaan Anda.

Jasa Telaah Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Cibubur membantu Anda untuk meninjau kepatuhan pajak, mengidentifikasi potensi pajak perusahaan Anda dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan beban pajak. Kami akan mereveiw semua aktivitas bisnis perusahaan yang berdampak kepada timbulnya beban pajak. Termasuk evaluasi data dan transaksi pada saat perusahaan akan melakukan restitusi pajak. Layanan ini juga mencakup ulasan kepatuhan pajak untuk pra-IPO, penggabungan, likuidasi,dll.

Jasa Pendampingan Dalam Pemeriksaan

Jasa Konsultan Pajak di Cibubur akan melakukan pendampingan dan atau mewakili perusahaan Anda apabila dilakukan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak. Hal ini guna memastikan perusahaan Anda dalam menerima ketetapan pajak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, dimana dikhawatirkan karena ketidaktahuan perusahaan dalam pemeriksaan akan menimbulkan beban pajak yang memberatkan perusahaan. Disini kami juga akan membantu Anda didalam menyiapkan dokumen-dokumen dan skema akuntansi perusahaan yang diperlukan dalam proses pemeriksaan tersebut.

Jasa Konsultasi

Jasa Konsultan Pajak di Cibubur akan melayani konsultasi secara berkelanjutan maupun konsultasi pada masalah-masalah perpajakan tertentu yang sedang dihadapi oleh perusahaan Anda. Hal ini guna memberikan solusi yang terbaik bagi masalah pajak yang dihadapi perusahaan Anda. Layanan dapat dilakukan melalui e-mail, faksimili, telepon, teleconference, atau langsung pertemuan dengan Tim konsultan kami.

Jasa Restitusi Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Cibubur membantu anda di dalam menyiapkan, menyampaikan hingga penyelesaian proses Restitusi Pajak perusahaan Anda, baik secara masa maupun tahunan. Hal ini guna memastikan perusahaan anda memperoleh restitusi pajak sesuai yang perusahaan harapkan dan tentunya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Jasa Penyelesaian Sengketa Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Cibubur membantu Anda didalam penyelesaian sengketa pajak, yakni proses keberatan pajak, proses banding di pengadilan pajak hingga proses PK di Mahkamah Agung. Layanan ini ditujukan untuk memastikan bahwa sengketa pajak diselesaikan dengan adil dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Jasa Administrasi Pajak

Jasa Konsultan Pajak diCibubur adalah membantu perusahaan Anda dalam menangani administrasi pajak secara efektif dan efisien. Layanan ini mencakup, antara lain, pendaftaran dan/atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), proses pemindahbukuan (Pbk) akun pajak, permohonan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang asing, pemusatan PPN, dll.

Kantor Konsultan Pajak Edy Mulyanto dan Rekan  mengutamakan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Wajib Pajak dalam menjalankan Kewajiban Perpajakannya.Kami  melayani jasa perpajakan untuk wilayah sebagai berikut :

Jasa Konsultan Pajak di Bogor akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan.

Kantor Konsultan Pajak Edy Mulyanto dan Rekan

Jl .Cilandak Permai Raya No.7A

Jakarta Selatan

 0857.8295.5311 atau 0878.8457.0021

Website
http://www.em-konsultanpajak.com
http://www.konsultanpajakinfo.com
http://www.konsultapajakdepok.com
 
FB : https://www.facebook.com/konsultanpajakinfo

Seputar Amnesti Pajak

  • Bagaimana perlakuan pencatatan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak yang disampaikan WP?

 Jawaban: Bagi Wajib Pajak  yang wajib menyelenggarakan pembukuan, harus dibukukan sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca

Dasar hukum : Pasal 14 ayat (1)

  •  Bolehkah dilakukan penyusutan atau amortisasi untuk tujuan perpajakan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak yang disampaikan WP?

Jawaban: Tidak boleh dilakukan penyusutan atau amortisasi.

Dasar hukum : Pasal 14 ayat (2)

  •  Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan surat pernyataan pengampunan pajak?

 Jawaban:Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, tidak berhak:

  1. mengkompensasikan kerugian fiskal dalam SPT untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
  2. mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam SPT atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;
  3. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau
  4. melakukan pembetulan SPT atas jenis pajak pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Dasar hukum: Pasal 16 ayat (1)

  • Bagaimana status Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum WP menyampaikan surat pernyataan?

 Jawaban:

Surat Keputusan atau putusan perpajakan tersebut tetap dijadikan dasar bagi:

  1. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak
  2. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan

Wajib Pajak untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dasar hukum: Pasal 17 ayat (1)

  •  Bagaimana status Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah WP menyampaikan surat pernyataan?

 Jawaban:

Keputusan atau putusan perpajakan tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi:

  1. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  2. Wajib Pajak untuk mengkompensasikan kerugian fiskal; dan
  3. Wajib Pajak untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak.

 Dasar hukum: Pasal 17 ayat (2)

  •  Bagaimana dengan imbalan bunga yang timbul akibat terdapat Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum WP menyampaikan surat pernyataan?

Jawaban: Kewajiban DJP atas pembayaran imbalan bunga tersebut menjadi hapus.

Dasar hukum: Pasal 17 ayat (3)

E-Billing Pajak diMulai 1 Juli 2016

ebilling per 1 juliTinggal sebulan lagi, Wajib Pajak harus bayar pajak dengan Billing System atau lebih populer dengan istilah e-Billing per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran pajak dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing, berupa 15 digit kode angka, yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Untuk itu, kepada semua Wajib Pajak disarankan untuk segera mencoba menggunakan e-Billing dalam membayar pajaknya, agar per 1 Juli 2016 sudah terbiasa bayar pajak dengan e-Billing dan memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa kendala serta terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku.

Ada 2 (dua) tahapan yang harus dilalui untuk melakukan pembayaran pajak dengan e-Billing, yaitu (1) Buat Kode Billing dan (2) Bayar Kode Biliing yang telah dibuat.

Untuk membuat Kode Billing, Wajib Pajak dapat memperolehnya dengan 7 cara:

  1. Melalui Customer Service/Teller Bank (Untuk saat ini sudah dapat dilayani di Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA dan Citibank. Sedangkan bank lainnya dalam tahap pengembangan sistem) dan Kantor Pos
  2. Melalui Kring Pajak 1 500 200 (untuk saat ini hanya dapat dilayani untuk Wajib Pajak Orang Pribadi)
  3. Melalui SMS ID Billing *141*500# (untuk saat ini sudah dapat diakses oleh pelanggan Telkomsel)
  4. Melalui Layanan Billing di KPP/KP2KP secara mandiri
  5. Melalui Surat Setoran Elektronik dengan alamat htps://sse.pajak.go.id dan htps://sse2.pajak.go.id
  6. Melalui Internet Banking (untuk saat ini sudah dapat diakses oleh nasabah BRI)
  7. Melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) – (untuk saat ini sudah dapat diakses di www.online-pajak.com)

Setelah Kode Billing dibuat, Kode Billing tersebut dapat dibayar dengan cara:

  1. Melalui Teller Bank dan Kantor Pos
  2. Melalui ATM
  3. Melalui Mini ATM yang terdapat di seluruh KPP dan KP2KP (untuk saat ini sudah dapat dilayani untuk nasabah Bank BRI,BNI, dan Mandiri)
  4. Internet Banking
  5. Mobile Banking (untuk saat ini sudah dapat dilayani untuk nasabah Bank BPD Bali)
  6. Melalui Agen Branchless Banking (untuk saat ini sudah dapat dilayani melalui BRILink)

Daftar bank beserta layanan pembayaran e-Billing yang disediakan dan tata caranya, dapat dilihat selengkapnya pada tautan berikut ini: Tata Cara e-Billing

Tunggu apalagi, hubungi segera Bank-Bank kepercayaan Anda terdekat dan dapatkan informasi tentang saluran-saluran pembayaran lainnya via e-Billing di Bank-Bank tersebut. Selamat menikmati membayar pajak dengan e-Billing, selamat datang Era e-Billing!(Sumber DJP)