Tahapan Persiapan Pembuatan TP Doc

  1. Mengidentifikasi transaksi hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan transaksi pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelas. Ada perbedaan pengertian antara kedua istilah tersebut.
  2. Menentukan apakah ada kewajiban pembuatan TP Doc sesuai dengan Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016.
  3. Membuat TP Doc sesuai Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016

 Tahap 1: Identifikasi Transaksi Afiliasi

Pasal 2 PMK 213/PMK.03/2016

 

Wajib Pajak yang melakukan TransaksiAfiliasi dengan:

a.nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp  50.000.000.000,00

b.nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:

  1. lebih dari Rp 20.000.000.000,00… untuk transaksi barang berwujud; atau
  2. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 … untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau

c.Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang … Pajak Penghasilan,

wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 1 PMK No. 213/PMK.03/2016:

1.Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi

2.Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak

3.Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Iklan

Jasa Penyusunan TP Doc | Transfer Pricing Documentation

Jasa penyusunan Transfer Pricing Documentation termasuk Strategi Penyusunan TP Doc ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam berurusan dengan Transfer Pricing. Kami memberikan masukan pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari transaksi pihak terkait dan skenario transfer pricing.

Bukan rahasia umum untuk meminimalisasikan pajak, perusahaan sering melakukan transfer pricing guna memaksimalkan keuntungan. Bagi kalangan pebisnis, pajak tetap saja dipandang sebagai beban yang mengurangi kecil keuntungan. Atas dasar itu wajar jika mereka merekayasa suatu transaksi untuk meminimalisasi beban pajak dengan transfer pricing.

Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan inter-company transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Kedua perusahaan tersebut bisa berada dalam satu negara (domestic transfer pricing), bisa juga berada di negara yang berbeda (international transfer pricing).

Transfer pricing, terutama international transfer pricing, dapat menimbulkan permasalahan apabila digunakan untuk kepentingan penghindaran pajak. Dengan international transfer pricing, perusahaan-perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dapat mengatur harga transfer sedemikian rupa sehingga perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, sedangkan perusahaan di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi mendapatkan keuntungan yang serendah-rendahnya.

Jasa penyusunan Transfer Pricing Dokumentasi termasuk Strategi Penyusunan TP Doc ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam berurusan dengan Transfer Pricing. Kami memberikan masukan pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari transaksi pihak terkait dan skenario transfer pricing.

KAPAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION MULAI DIBERLAKUKAN?

Peraturan mengenai dokumentasi transfer pricing ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik-praktik “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” dan terlibat aktif dalam proyek dilaksanakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) tersebut untuk kepentingan konsistensi harga transfer global.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak.

  • Tujuan akhir BEPS adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan.
  • BEPS muncul karena peraturan perpajakan yang ada di negara-negara di dunia tidak berkembang secepat dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi.
  • Transaksi dan interaksi bisnis lintas batas negara secara bersamaan memungkinkan terjadinya interaksi regulasi perpajakan antarnegara.
  • Salah satu produk ekonomi global yang sangat signifikan adalah kemunculan perusahaan multinasional atau MNEs.
  • MNEs adalah perusahaan atau korporasi yang memiliki tempat usaha di banyak negara, dan memiliki atau memanfaatkan apa yang disebut derngan rantai nilai global atau Global Value Chains (GVCs).

Kantor Konsultan Pajak Edy & Rekan
Jl.Cilandak Permai Raya No 7A
Jakarta Selatan.
Telp                      : 021-75818605
Mobile                 : 085782955511
www.emkonsultanpajak.com

www.konsultanpajakinfo.com

www.konsultapajakdepok.com

www.mykonsultanpajak.com

HARUSKAH WANITA KAWIN BER-NPWP ?

Sebagaimana diketahui bahwa system perpajakan di Indonesia adalah Self Assesment System, hal ini berarti kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan / atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dilanjutkan dengan menghitung pajak terhutang, memperhitungkan pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan membayar pajaknya (apabila ada pajak yang kurang bayar) dan terakhir adalah melaporkan pelaksanaan seluruh kewajiban perpajakan diatas melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

NPWP merupakan entry point bagi wajib pajak, termasuk bagi wanita yang memiliki atau memperoleh penghasilan, dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya.Keberadaan NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa system pengenaan pajak menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga.selanjutnya dalam pasal 8 ayat 2 menunjukan bahwa  wanita kawin diberi kebebasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara mandiri, tanpa digabungkan dengan suaminya.Kondisi dimana wanita kawin dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri pada keadaan sebagai berikut :

  • Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB)
  • Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH)
  • Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri (MT)

Pilihan wanita kawin untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajkan secara terpisah dari suaminya menimbulkan konsekuensi perpajkan tersendiri bagi yang bersangkutan, diawali dengan kepemilikan NPWP yang berbeda dengan sang suami dan diteruskan dengan pelaksanaan kewajiban pajak yang tata caranya sedikit berbeda dengan wajib pajak orang pribadi pada umumnya.

Soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

Soal Mata Ujian PPh OP dan SPT PPh OP

Periode Juni 2012

 

Soal Multiple Choice

1.Harianto adalah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha perdagangan eceran pakaian anak-anak merek “ Mico”. PPh Pasal 25 Desember 2011 Rp 2.500.000 sedangkan PPh Pasal 25 tahun 2012 berdasarkan data SPT Tahunan PPh Tahun 2011 di sampaikan ke KPP Pratama XXX tanggal 10 Februari 2012 adalah sebesar Rp 3.000.000. Jumlah angsuran PPh Pasal 25bulan Januari 2012 yang harus dibayar sendiri oleh Harianto adalah…………

a.Rp 2.500.000

b.Nihil, karena SPT Tahunan PPh Tahun 2011 belum disampaikan

c.Rp 3.000.000

d.75% X Penjualan bulan Januari 2012

 

Jawaban ( d )

Harianto merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ( WP OP PT ).

  • PER 32 / PJ / 2010 Pasal 1, Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.
  • Pasal 3 ayat 1 , Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Data untuk soal no 2 dan no 3

2.Suparman, status kawin tanggungan penuh seorang anak kandung, adalah seorang dosen pada salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Penghasilan neto selaku dosen tetap berdasarkan bukti potong 1721 A1 tahun 2011 adalah Rp 36.125.768. sedangkan honorarium selaku pembicara seminar dalam tahun 2011 berdasarkan bukti potong PPh Pasal 21 sebesar Rp 10.000.000.

Dalam tahun 2011 memperoleh bunga simpanan sebagai anggota Koperasi “Serba Ada” sebesar Rp 3.800.000.

Devita, Istri Suparman adalah seorang Notaris yang dalam tahun 2011 memperoleh penghasilan neto fiscal sebesar Rp 120.720.960.

Berdasarkan data diatas, maka :

 Jumlah Penghasilan neto fiscal Suparman tahun pajak 2011 adalah …………

a.Rp 156.846.728

b.Rp 166.846.728

c.Rp 176.646.728

d.Rp 925.768

 

Jawaban ( b )

Penghasilan neto Suparman

  • Dari Pekerjaan Rp 36.125.768
  • Honorarium Rp 10.000.000 (+)

Jumlah                                                                                                 Rp   46.125.768

Penghasilan neto Devita                                                Rp 120.720.960 (+)

Total Penghasilan Neto                                                   Rp 166.846.000

                Dasar Hukum

  • Pasal 8 ayat 1 : Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya,kecuali :
  • Penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan
  • Pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

 

  • Pasal 8 ayat 2 : Penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah apabila :
  1. Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
  2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
  3. Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

 

  • Pasal 8 ayat 3 : Penghasilan neto suami-istri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

 

  • PP No.15 Tahun 2009, mengatur bahwa bunga simpanan Koperasi dikenakan PPh Final sehingga tidak perlu dihitung kembali dalam SPT Tahunan PPh.

 

Jumlah PPh terhutang tahun 2011 adalah………………

a.Rp 329.010

b.Rp 116.349.010

c.Rp 878.900

d.Rp 328.900

 

Jawaban ( c )

Penghasilan neto                                                             Rp 166.846.728

PTKP ( K/I/1)                                                                      Rp   34.320.000 (-)

Wajib Pajak sendiri                         Rp 15.840.000

Penghasilan istri digabung          Rp 15.840.000

Kawin                                                   Rp   1.320.000

Tanggungan 1 orang anak          Rp   1.320.000

 

Penghasilan Kena Pajak                                                               Rp 132.526.000

PPh Terhutang                                                                  Rp   14.878.900

(Pasal 17 ayat 1 UU PPh )

 

4.Deni Raharja,WP Orang Pribadi, pengusaha restoran merek “Niki Echo”.Dalam tahun 2011 diketahui data antara lain : Penggunaan merek “Niki Echo” tersebut didasarkan pada perjanjian penggunaan merek dengan pemilik merek selama 3(tiga) tahun. Terhitung sejak 25 April 2011, pembayaran Royalty atas penggunaan merek dibayar lunas pada saat penandatangganan perjanjian sebesar Rp 150.000.000. dalam menghitung pajak penghasilan, biaya royalty pembebanannya melalui amortisasi,metode garis lurus.

Beban / biaya Royalty tahun 2011 adalah……….

a.9/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 28.125.000

b.8/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 25.000.000

c.12/12 X 25% X Rp 150.00.000 = Rp 37.500.000

d.Rp 50.000.000

 

Jawaban ( a )

April 2011 s/d Desember 2012  = 9 bulan

Masa Perjanjian 3 tahun maka masuk ke dalam kelompok 1 dengan tarif amortisasi 25%

9/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 28.125.000

 

Dasar Hukum

  • Pasal 11A ayat 1a UU PPh : Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  • Pasal 11A ayat 2 mengatur : untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat terdekat.

 

  1. Sebuah truk tanki yang dibeli bulan Januari 2009 seharga Rp 250.000.000 terbakar pada bulan Oktober 2011.Karena kejadian tersebut truk disusutkan s/d September 2011 dengan menggunakan Declining balance method dan termasuk harta gol II. Pada bulan November 2011 perusahaan mendapatkan pembayaran klaim asuransi sebesar Rp 175.000.000 perlakuan perpajakan atas kejadian diatas adalah……………………………………..

a.Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 187.500.000 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

b.Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 140.625.000 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

c.Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 152.434.750. dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

d.Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 114.257.813 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

 

Jawaban ( d )

Penggantian Asuransi sebesar Rp 175.000.000 merupakan Penghasilan dan Nilai buku merupakan kerugian :

Harga Perolehan                                              Rp 250.000.000

Beban Penyusutan 2009                               Rp   62.500.000 (-)

Nilai Buku 31 Des 2009                                   Rp 187.500.000

Beban Penyusutan 2010                               Rp   46.875.000 (-)

Nilai Buku 31 Des 2010                                   Rp 140.625.000

Beban Penyusutan s/d Sept 2011              Rp   26.367.188 (-)

Nilai Buku 31 Sept 2011                                 Rp 114.257.813

 

Dasar Hukum

Pasal 11 ayat 8 UU PPh: Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf d atau penarikan harta karena sebab lainya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransi yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

 

Soal Essay

 

  1. Wuryanto Wajib Pajak Orang Pribadi, usaha industry krupuk udang dan sejenisnya merek “Sari Roso ‘, dalam melakukan kegiatan usaha, tidak menyelenggarakan pembukuan.WP memilih menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Besarnya % Norma penghitungan penghasilan neto untuk jenis industry kerupuk adalah 15%

 

Dari buku catatan penjualan, jumlah penjualan tahun 2011 diketahui sebesar Rp 980.000.000, tidak terdapat PPh 21,23,22 yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, PPh Pasal 25 Desember 2011 Rp 1.200.000.

 

Wuryanto, status Kawin, anak pertama lahir tanggal 5 Januari 2012, Wuryanto jg menjadi anggota koperasi “Karya Sejati” sejak tahun 2005. Dalam tahun 2011 Wuryanto menerima bunga simpanan sebagai anggota koperasi sebesar Rp 5.000.000 PPh yang dipotong oleh Koperasi sebesar Rp 500.000.

SPT Tahunan PPh Tahun 2011 disampaikan ke KPP Pratama XXX tanggal 20Februari 2012.

 

Pertanyaan :

Hitung Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 bulan Februari 2012 yang harus dibayar sendiri oleh Wuryanto ?

 

Jawaban :

  • Karena menjalankan usaha dibidang industry , maka Wuryanto tidak termasuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (PER 32 / PJ / 2010 Pasal 1)
  • Pasal 25 ayat 1 UU PPh : Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terhutang menurut SPT PPh Tahunan dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang telah dipotong (Pasal 21 & Pasal 23) serta Pajak Penghasilan yang dipungut (Pasal 22) dan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri (Pasal 24 )
  • Karena anak pertama lahir pada tanggal 5 Januari 2012 maka tidak dapat diperhitungkan sebagai PTKP.

 

Penghasilan Neto dari Usaha

Peredaran Bruto                                                              Rp 980.000.000

Norma Penghasilan Neto                                                                   15%

Penghasilan Neto                                                            Rp 147.000.000

 

PTKP (K/0)                                                                          Rp    17.160.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak                                                               Rp  129.840.000

 

PPh Terhutang ( Pasal  17 )                                          Rp    14.476.000

 

Angsuran PPh PAsal 25 ( 14.476.000 / 12 )            Rp      1.206.333

 

 

  1. Budi Raharjo, Karyawan PT.Kencana yang bergerak di usaha pertambangan batu bara, dengan penghasilan neto berdasarkan bukti potong 1721 A1 tahun 2011 sebesar Rp 240.000.000, istri Budi Raharjo, Lisa Manurung mempunyai usaha Catering dengan penghasilan neto tahun 2011 sebesar Rp 300.000.000.

Pasangan ini telah dikaruniai seorang anak kandung yang masih berumur 10 tahun.Lisa manurung memiliki NPWP sendiri, menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya.

Hasil menyewakan 5 ruangan yang sudah di design untuk took didaerah Kebon Jeruk.Penghasilan sewa ruangan untuk toko tahun 2011 adalah 144.000.000

 

Pertanyaan :

Berdasarkan Data diatas maka Berapa jumlah PPh terhutang Lisa Manurung yang harus dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Lisa Manurung Tahun Pajak 2011 ?

 

Uraian Suami Isteri Total
Penghasilan Neto 240.000.000 300.000.000 540.000.000
PTKP ( K / I / 1 )     34.320.000
       
Penghasilan Kena Pajak     505.680.000
       
PPh Terhutang ( Pasal 17 ) 42.979.556 53.724.444 96.704.000
       

 

PPh Suami : (240.000.000 : 540.000.000) X Rp 96.704.000                                                Rp 42.979.556

PPh Isteri   : (300.000.000 : 540.000.000) X Rp 96.704.000                                 Rp 53.724.444

 

  • Penghasilan dari menyewakan ruangan telah dikenakan PPh Final sehingga tidak perlu digabung dengan Penghasilan lainya. ( PP No.5 Tahun 2002 )