Seputar Amnesti Pajak

  • Bagaimana perlakuan pencatatan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak yang disampaikan WP?

 Jawaban: Bagi Wajib Pajak  yang wajib menyelenggarakan pembukuan, harus dibukukan sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca

Dasar hukum : Pasal 14 ayat (1)

  •  Bolehkah dilakukan penyusutan atau amortisasi untuk tujuan perpajakan atas harta tambahan yang diungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak yang disampaikan WP?

Jawaban: Tidak boleh dilakukan penyusutan atau amortisasi.

Dasar hukum : Pasal 14 ayat (2)

  •  Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan surat pernyataan pengampunan pajak?

 Jawaban:Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, tidak berhak:

  1. mengkompensasikan kerugian fiskal dalam SPT untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
  2. mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam SPT atas jenis pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;
  3. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau
  4. melakukan pembetulan SPT atas jenis pajak pajak PPh dan PPN atau PPnBM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Dasar hukum: Pasal 16 ayat (1)

  • Bagaimana status Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum WP menyampaikan surat pernyataan?

 Jawaban:

Surat Keputusan atau putusan perpajakan tersebut tetap dijadikan dasar bagi:

  1. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak
  2. Wajib Pajak untuk mengompensasikan kerugian fiskal; dan

Wajib Pajak untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dasar hukum: Pasal 17 ayat (1)

  •  Bagaimana status Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit setelah WP menyampaikan surat pernyataan?

 Jawaban:

Keputusan atau putusan perpajakan tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi:

  1. Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak dan/atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  2. Wajib Pajak untuk mengkompensasikan kerugian fiskal; dan
  3. Wajib Pajak untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak.

 Dasar hukum: Pasal 17 ayat (2)

  •  Bagaimana dengan imbalan bunga yang timbul akibat terdapat Surat Keputusan atau putusan perpajakan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir, yang terbit sebelum WP menyampaikan surat pernyataan?

Jawaban: Kewajiban DJP atas pembayaran imbalan bunga tersebut menjadi hapus.

Dasar hukum: Pasal 17 ayat (3)

TAX AMNESTY / AMNESTI PAJAK

AMNESTI PAJAK Adalah :

Penghapusan Pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang Perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar Uang Tebusan

KEUNTUNGAN AMNESTI PAJAK :

  1. PENGHAPUSAN  Pajak yang seharusnya Terhutang
  2. TIDAK DIKENAI Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidan Perpajakan
  3. TIDAK DILAKUKAN Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan & Penyidikan
  4. PENGHENTIAN Proses Pemeriksaan,Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan
  5. JAMINAN RAHASIA Data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan Dasar Penyidikan Tindak Pidana Apa pun dan Penyelidikan.
  6. PEMBEBASAN Pajak Penghasilan untuk Balik Nama Harta Tambahan

SIAPA SAJA YG BERHAK MENDAPATKAN AMNESTI PAJAK :

  1. BADAN
  2. ORANG PRIBADI
  3. PENGUSAHA OMZET TERTENTU
  4. OP/BADAN BELUM BER-NPWP

PENGECUALIAN AMNESTI PAJAK :

  1. Wajib Pajak yg sedang dilalukan Penyidikan & Berkas Penyidikannya telah LENGKAP(P21) Oleh Kejaksaan.
  2. Wajib Pajak yg sedang dalam Proses Peradilan
  3. Wajib Pajak yang sedang Menjalani Hukuman Pidana

Atas Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

CARA MENDAPATKAN AMNESTI PAJAK

  1. UNGKAP ,Ungkap Seluruh HARTA Yang Belum Di Laporkan Pada SPT Tahunan PPh.
  2. TEBUS, Membayar Uang Tebusan

CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN :

UANG TEBUSAN = TARIF  X  HARTA BERSIH

HARTA BERSIH = HARTA TAMBAHAN – UTANG TERKAIT PEROLEHAN HARTA TAMBAHAN

TARIF UANG TEBUSAN

PENGUNGKAPAN HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI

  1. 2% Periode 1 sampai dengan 30 September 2016
  2. 3% Periode 2 sampai dengan 31 Desember 2016
  3. 5% Periode 3 sampai dengan 31 Maret 2017

PENGUNGKAPAN HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI

 

  • 4% Periode 1 sampai dengan 30 September 2016
  • 6% Periode 2 sampai dengan 31 Desember 2016
  • 10% Periode 3 sampai dengan 31 Maret 2017

TARIF KHUSUS OMZET TERTENTU (UMKM)

  • 0.5% Jika Harta yg diungkapkan sampai dengan 10 Miliar
  • 2% Jika Harta yg diungkapkan lebih dari dengan 10 Miliar

CARA PERMOHONAN AMNESTI PAJAK :

  1. Lunasi Hutang Pajak ( Tunggakan Pajak ) hanya POKOK
  2. Penghitungan Uang Tebusan
  3. Pembayaran Uang Tebusan
  4. Sampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak beserta lampirannya

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Billing Pajak diMulai 1 Juli 2016

ebilling per 1 juliTinggal sebulan lagi, Wajib Pajak harus bayar pajak dengan Billing System atau lebih populer dengan istilah e-Billing per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran pajak dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing, berupa 15 digit kode angka, yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Untuk itu, kepada semua Wajib Pajak disarankan untuk segera mencoba menggunakan e-Billing dalam membayar pajaknya, agar per 1 Juli 2016 sudah terbiasa bayar pajak dengan e-Billing dan memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa kendala serta terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku.

Ada 2 (dua) tahapan yang harus dilalui untuk melakukan pembayaran pajak dengan e-Billing, yaitu (1) Buat Kode Billing dan (2) Bayar Kode Biliing yang telah dibuat.

Untuk membuat Kode Billing, Wajib Pajak dapat memperolehnya dengan 7 cara:

  1. Melalui Customer Service/Teller Bank (Untuk saat ini sudah dapat dilayani di Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA dan Citibank. Sedangkan bank lainnya dalam tahap pengembangan sistem) dan Kantor Pos
  2. Melalui Kring Pajak 1 500 200 (untuk saat ini hanya dapat dilayani untuk Wajib Pajak Orang Pribadi)
  3. Melalui SMS ID Billing *141*500# (untuk saat ini sudah dapat diakses oleh pelanggan Telkomsel)
  4. Melalui Layanan Billing di KPP/KP2KP secara mandiri
  5. Melalui Surat Setoran Elektronik dengan alamat htps://sse.pajak.go.id dan htps://sse2.pajak.go.id
  6. Melalui Internet Banking (untuk saat ini sudah dapat diakses oleh nasabah BRI)
  7. Melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) – (untuk saat ini sudah dapat diakses di www.online-pajak.com)

Setelah Kode Billing dibuat, Kode Billing tersebut dapat dibayar dengan cara:

  1. Melalui Teller Bank dan Kantor Pos
  2. Melalui ATM
  3. Melalui Mini ATM yang terdapat di seluruh KPP dan KP2KP (untuk saat ini sudah dapat dilayani untuk nasabah Bank BRI,BNI, dan Mandiri)
  4. Internet Banking
  5. Mobile Banking (untuk saat ini sudah dapat dilayani untuk nasabah Bank BPD Bali)
  6. Melalui Agen Branchless Banking (untuk saat ini sudah dapat dilayani melalui BRILink)

Daftar bank beserta layanan pembayaran e-Billing yang disediakan dan tata caranya, dapat dilihat selengkapnya pada tautan berikut ini: Tata Cara e-Billing

Tunggu apalagi, hubungi segera Bank-Bank kepercayaan Anda terdekat dan dapatkan informasi tentang saluran-saluran pembayaran lainnya via e-Billing di Bank-Bank tersebut. Selamat menikmati membayar pajak dengan e-Billing, selamat datang Era e-Billing!(Sumber DJP)

BAYAR PAJAK MAKIN GAMPANG

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PP NO 46 Th 2013) MELALUI ATM ( ANJUNGAN TUNAI MANDIRI )

 

Bagaimana langkah-langkah Pembayaran Pajak Penghasilan Final sesuai dengan PP No 46 Tahun 2013 :

  1. Pada Layar menu utama ATM, pilih Menu TRANSAKSI LAINNYA.
  2. Pilih Menu
  3. Pilih Menu LAINNYA.
  4. Pilih Menu LAINNYA
  5. Pilih Menu PAJAK.
  6. Pilih Menu PPh FINAL
  7. Isikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda
  8. Setelah itu Muncul NPWP dan Nama Wajib Pajak, Pastikan Nama dan NPWP yang anda masukan sudah tepat, kemudian Pilih YA ,apabila benar dan pilih TIDAK apabila salah.
  9. Masukan Masa Pajak Pembayaran (Bulan/Tahun) yang dilakukan, apabila sudah sesuai pilih BENAR.
  10. Masukan jumlah pajak terhutang sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak berdasarkan PP No 46 Tahun 2013,Pilih BENAR apabila penghitungan sudah sesuai.
  11. Periksa kembali seluruh isian Pembayaran Pajak yang telah dilakukan,Apabila sudah sesuai tekan YA untuk melakukan Pembayaran, tekan TIDAK untuk tidak melanjutkan.
  12. Jika Muncul Tulisan “ TRANSAKSI ANDA BERHASIL DILAKSANAKAN TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA “ berarti transaksi berhasil,Simpan Struk untuk sebagai tanda/bukti pembayaran Pajak Anda( utk keamanan Copy dan simpan struk dengan baik).

 

Sumber Leaflet Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak

Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Penghasilan Bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000

 

Bentuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mempunyai Penghasilan Bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 dan mendapatkan Penghasilan selain dari usaha dan/atau Pekerjaan Bebas akan menggunakan Formulir SPT 1770 SS.

 Data-data yang dibutuhkan untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah :

  • Bukti Potong PPh 21 Form 1721 A1 ( Pegawai Swasta ) dan 1721 A2 ( Pegawai Negeri )
  • Formulir SPT 1770 SS
  • Daftar Harta / Kekayaan ( untuk Formulir 1770 SS Total Nilai Perolehan Harta )
  • Daftar Kewajiban / Hutang ( untuk Formulir 1770 SS Total Nilai Hutang )

 

Langkah-langkah Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah sbb :

  • Mintalah kepada Bagaian Keuangan atau Bendaharawan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 selama tahun yg bersangkutan, Form 1721 A1 dan/atau 1721 A2.
  • Siapkan Formulir SPT 1770 SS , formulir tersebut dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
  • Isilah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menyalin informasi yang tertera dalam Bukti Potong PPh 21 ( 1721 A1 dan/atau 1721 A2 )
  • Apabila terdapat Penghasilan lain yang telah dikenakan PPh Final sepert : Bunga Deposito, Hadiah Undian, Honorarium dari APBN/APBD, Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Penjualan Tanah atau Bangunan, Penyewaan Tanah dan/atau Bangunan.masukan kedalam Bagian B
  • Untuk informasi tambahan, hitunglah jumlah harta dan hutang yang anda miliki dan masukan kedalam Bagian C
  • Pastikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut di tanda tangani, Batas Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada tanggal 31 Maret.
  • SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat langsung dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak atau melalui Dropbox pada lokasi-lokasi tertentu dan bisa juga dengan melalui Jasa Pengiriman Surat ( Kantor Pos atau Jasa Pengiriman Surat ).

Konsultan Pajak

Konsultan Pajak Jakarta

Jasa Konsultan Pajak Edy M

Kenaikan PTKP 2015

PTKP 2015

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya harga kebutuhan pokok, pemerintah telah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi mulai tahun 2015. “Dengan kenaikan ini, besarnya PTKP bagi WP orang pribadi menjadi sebesar Rp36 juta per tahun, naik Rp11,7 juta atau sekitar 48 persen dari yang sebelumnya sebesar Rp24,3 juta per tahun, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang telah ditetapkan pada 29 Juni 2015 lalu.Meskipun baru ditetapkan pada bulan Juni, tetapi peraturan ini mulai berlaku sejak tahun pajak 2015, atau pada 1 Januari 2015.
Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

Lanjutkan membaca Kenaikan PTKP 2015