Jasa Penyusunan TP Doc | Transfer Pricing Documentation

Jasa penyusunan Transfer Pricing Documentation termasuk Strategi Penyusunan TP Doc ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam berurusan dengan Transfer Pricing. Kami memberikan masukan pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari transaksi pihak terkait dan skenario transfer pricing.

Bukan rahasia umum untuk meminimalisasikan pajak, perusahaan sering melakukan transfer pricing guna memaksimalkan keuntungan. Bagi kalangan pebisnis, pajak tetap saja dipandang sebagai beban yang mengurangi kecil keuntungan. Atas dasar itu wajar jika mereka merekayasa suatu transaksi untuk meminimalisasi beban pajak dengan transfer pricing.

Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan inter-company transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Kedua perusahaan tersebut bisa berada dalam satu negara (domestic transfer pricing), bisa juga berada di negara yang berbeda (international transfer pricing).

Transfer pricing, terutama international transfer pricing, dapat menimbulkan permasalahan apabila digunakan untuk kepentingan penghindaran pajak. Dengan international transfer pricing, perusahaan-perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dapat mengatur harga transfer sedemikian rupa sehingga perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, sedangkan perusahaan di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi mendapatkan keuntungan yang serendah-rendahnya.

Jasa penyusunan Transfer Pricing Dokumentasi termasuk Strategi Penyusunan TP Doc ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam berurusan dengan Transfer Pricing. Kami memberikan masukan pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari transaksi pihak terkait dan skenario transfer pricing.

KAPAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION MULAI DIBERLAKUKAN?

Peraturan mengenai dokumentasi transfer pricing ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik-praktik “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” dan terlibat aktif dalam proyek dilaksanakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) tersebut untuk kepentingan konsistensi harga transfer global.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak.

  • Tujuan akhir BEPS adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan.
  • BEPS muncul karena peraturan perpajakan yang ada di negara-negara di dunia tidak berkembang secepat dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi.
  • Transaksi dan interaksi bisnis lintas batas negara secara bersamaan memungkinkan terjadinya interaksi regulasi perpajakan antarnegara.
  • Salah satu produk ekonomi global yang sangat signifikan adalah kemunculan perusahaan multinasional atau MNEs.
  • MNEs adalah perusahaan atau korporasi yang memiliki tempat usaha di banyak negara, dan memiliki atau memanfaatkan apa yang disebut derngan rantai nilai global atau Global Value Chains (GVCs).

Kantor Konsultan Pajak Edy & Rekan
Jl.Cilandak Permai Raya No 7A
Jakarta Selatan.
Telp                      : 021-75818605
Mobile                 : 085782955511
www.em-konsultanpajak.comwww.konsultanpajakinfo.comwww.konsultapajakdepok.comwww.mykonsultanpajak.com

Iklan

HARUSKAH WANITA KAWIN BER-NPWP ?

Sebagaimana diketahui bahwa system perpajakan di Indonesia adalah Self Assesment System, hal ini berarti kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan / atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dilanjutkan dengan menghitung pajak terhutang, memperhitungkan pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan membayar pajaknya (apabila ada pajak yang kurang bayar) dan terakhir adalah melaporkan pelaksanaan seluruh kewajiban perpajakan diatas melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

NPWP merupakan entry point bagi wajib pajak, termasuk bagi wanita yang memiliki atau memperoleh penghasilan, dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya.Keberadaan NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa system pengenaan pajak menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga.selanjutnya dalam pasal 8 ayat 2 menunjukan bahwa  wanita kawin diberi kebebasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara mandiri, tanpa digabungkan dengan suaminya.Kondisi dimana wanita kawin dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri pada keadaan sebagai berikut :

  • Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB)
  • Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH)
  • Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri (MT)

Pilihan wanita kawin untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajkan secara terpisah dari suaminya menimbulkan konsekuensi perpajkan tersendiri bagi yang bersangkutan, diawali dengan kepemilikan NPWP yang berbeda dengan sang suami dan diteruskan dengan pelaksanaan kewajiban pajak yang tata caranya sedikit berbeda dengan wajib pajak orang pribadi pada umumnya.

Soal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak

Soal Mata Ujian PPh OP dan SPT PPh OP

Periode Juni 2012

 

Soal Multiple Choice

1.Harianto adalah wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha perdagangan eceran pakaian anak-anak merek “ Mico”. PPh Pasal 25 Desember 2011 Rp 2.500.000 sedangkan PPh Pasal 25 tahun 2012 berdasarkan data SPT Tahunan PPh Tahun 2011 di sampaikan ke KPP Pratama XXX tanggal 10 Februari 2012 adalah sebesar Rp 3.000.000. Jumlah angsuran PPh Pasal 25bulan Januari 2012 yang harus dibayar sendiri oleh Harianto adalah…………

a.Rp 2.500.000

b.Nihil, karena SPT Tahunan PPh Tahun 2011 belum disampaikan

c.Rp 3.000.000

d.75% X Penjualan bulan Januari 2012

 

Jawaban ( d )

Harianto merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu ( WP OP PT ).

  • PER 32 / PJ / 2010 Pasal 1, Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.
  • Pasal 3 ayat 1 , Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar 75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Data untuk soal no 2 dan no 3

2.Suparman, status kawin tanggungan penuh seorang anak kandung, adalah seorang dosen pada salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Penghasilan neto selaku dosen tetap berdasarkan bukti potong 1721 A1 tahun 2011 adalah Rp 36.125.768. sedangkan honorarium selaku pembicara seminar dalam tahun 2011 berdasarkan bukti potong PPh Pasal 21 sebesar Rp 10.000.000.

Dalam tahun 2011 memperoleh bunga simpanan sebagai anggota Koperasi “Serba Ada” sebesar Rp 3.800.000.

Devita, Istri Suparman adalah seorang Notaris yang dalam tahun 2011 memperoleh penghasilan neto fiscal sebesar Rp 120.720.960.

Berdasarkan data diatas, maka :

 Jumlah Penghasilan neto fiscal Suparman tahun pajak 2011 adalah …………

a.Rp 156.846.728

b.Rp 166.846.728

c.Rp 176.646.728

d.Rp 925.768

 

Jawaban ( b )

Penghasilan neto Suparman

  • Dari Pekerjaan Rp 36.125.768
  • Honorarium Rp 10.000.000 (+)

Jumlah                                                                                                 Rp   46.125.768

Penghasilan neto Devita                                                Rp 120.720.960 (+)

Total Penghasilan Neto                                                   Rp 166.846.000

                Dasar Hukum

  • Pasal 8 ayat 1 : Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya,kecuali :
  • Penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan
  • Pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

 

  • Pasal 8 ayat 2 : Penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah apabila :
  1. Suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
  2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau
  3. Dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

 

  • Pasal 8 ayat 3 : Penghasilan neto suami-istri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

 

  • PP No.15 Tahun 2009, mengatur bahwa bunga simpanan Koperasi dikenakan PPh Final sehingga tidak perlu dihitung kembali dalam SPT Tahunan PPh.

 

Jumlah PPh terhutang tahun 2011 adalah………………

a.Rp 329.010

b.Rp 116.349.010

c.Rp 878.900

d.Rp 328.900

 

Jawaban ( c )

Penghasilan neto                                                             Rp 166.846.728

PTKP ( K/I/1)                                                                      Rp   34.320.000 (-)

Wajib Pajak sendiri                         Rp 15.840.000

Penghasilan istri digabung          Rp 15.840.000

Kawin                                                   Rp   1.320.000

Tanggungan 1 orang anak          Rp   1.320.000

 

Penghasilan Kena Pajak                                                               Rp 132.526.000

PPh Terhutang                                                                  Rp   14.878.900

(Pasal 17 ayat 1 UU PPh )

 

4.Deni Raharja,WP Orang Pribadi, pengusaha restoran merek “Niki Echo”.Dalam tahun 2011 diketahui data antara lain : Penggunaan merek “Niki Echo” tersebut didasarkan pada perjanjian penggunaan merek dengan pemilik merek selama 3(tiga) tahun. Terhitung sejak 25 April 2011, pembayaran Royalty atas penggunaan merek dibayar lunas pada saat penandatangganan perjanjian sebesar Rp 150.000.000. dalam menghitung pajak penghasilan, biaya royalty pembebanannya melalui amortisasi,metode garis lurus.

Beban / biaya Royalty tahun 2011 adalah……….

a.9/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 28.125.000

b.8/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 25.000.000

c.12/12 X 25% X Rp 150.00.000 = Rp 37.500.000

d.Rp 50.000.000

 

Jawaban ( a )

April 2011 s/d Desember 2012  = 9 bulan

Masa Perjanjian 3 tahun maka masuk ke dalam kelompok 1 dengan tarif amortisasi 25%

9/12 X 25% X Rp 150.000.000 = Rp 28.125.000

 

Dasar Hukum

  • Pasal 11A ayat 1a UU PPh : Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  • Pasal 11A ayat 2 mengatur : untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat terdekat.

 

  1. Sebuah truk tanki yang dibeli bulan Januari 2009 seharga Rp 250.000.000 terbakar pada bulan Oktober 2011.Karena kejadian tersebut truk disusutkan s/d September 2011 dengan menggunakan Declining balance method dan termasuk harta gol II. Pada bulan November 2011 perusahaan mendapatkan pembayaran klaim asuransi sebesar Rp 175.000.000 perlakuan perpajakan atas kejadian diatas adalah……………………………………..

a.Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 187.500.000 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

b.Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 140.625.000 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

c.Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 152.434.750. dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

d.Perusahaan mencatat kerugian sebesar Rp 114.257.813 dan mencatat penghasilan sebesar Rp 175.000.000

 

Jawaban ( d )

Penggantian Asuransi sebesar Rp 175.000.000 merupakan Penghasilan dan Nilai buku merupakan kerugian :

Harga Perolehan                                              Rp 250.000.000

Beban Penyusutan 2009                               Rp   62.500.000 (-)

Nilai Buku 31 Des 2009                                   Rp 187.500.000

Beban Penyusutan 2010                               Rp   46.875.000 (-)

Nilai Buku 31 Des 2010                                   Rp 140.625.000

Beban Penyusutan s/d Sept 2011              Rp   26.367.188 (-)

Nilai Buku 31 Sept 2011                                 Rp 114.257.813

 

Dasar Hukum

Pasal 11 ayat 8 UU PPh: Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf d atau penarikan harta karena sebab lainya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransi yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

 

Soal Essay

 

  1. Wuryanto Wajib Pajak Orang Pribadi, usaha industry krupuk udang dan sejenisnya merek “Sari Roso ‘, dalam melakukan kegiatan usaha, tidak menyelenggarakan pembukuan.WP memilih menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Besarnya % Norma penghitungan penghasilan neto untuk jenis industry kerupuk adalah 15%

 

Dari buku catatan penjualan, jumlah penjualan tahun 2011 diketahui sebesar Rp 980.000.000, tidak terdapat PPh 21,23,22 yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, PPh Pasal 25 Desember 2011 Rp 1.200.000.

 

Wuryanto, status Kawin, anak pertama lahir tanggal 5 Januari 2012, Wuryanto jg menjadi anggota koperasi “Karya Sejati” sejak tahun 2005. Dalam tahun 2011 Wuryanto menerima bunga simpanan sebagai anggota koperasi sebesar Rp 5.000.000 PPh yang dipotong oleh Koperasi sebesar Rp 500.000.

SPT Tahunan PPh Tahun 2011 disampaikan ke KPP Pratama XXX tanggal 20Februari 2012.

 

Pertanyaan :

Hitung Jumlah Angsuran PPh Pasal 25 bulan Februari 2012 yang harus dibayar sendiri oleh Wuryanto ?

 

Jawaban :

  • Karena menjalankan usaha dibidang industry , maka Wuryanto tidak termasuk WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (PER 32 / PJ / 2010 Pasal 1)
  • Pasal 25 ayat 1 UU PPh : Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terhutang menurut SPT PPh Tahunan dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang telah dipotong (Pasal 21 & Pasal 23) serta Pajak Penghasilan yang dipungut (Pasal 22) dan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri (Pasal 24 )
  • Karena anak pertama lahir pada tanggal 5 Januari 2012 maka tidak dapat diperhitungkan sebagai PTKP.

 

Penghasilan Neto dari Usaha

Peredaran Bruto                                                              Rp 980.000.000

Norma Penghasilan Neto                                                                   15%

Penghasilan Neto                                                            Rp 147.000.000

 

PTKP (K/0)                                                                          Rp    17.160.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak                                                               Rp  129.840.000

 

PPh Terhutang ( Pasal  17 )                                          Rp    14.476.000

 

Angsuran PPh PAsal 25 ( 14.476.000 / 12 )            Rp      1.206.333

 

 

  1. Budi Raharjo, Karyawan PT.Kencana yang bergerak di usaha pertambangan batu bara, dengan penghasilan neto berdasarkan bukti potong 1721 A1 tahun 2011 sebesar Rp 240.000.000, istri Budi Raharjo, Lisa Manurung mempunyai usaha Catering dengan penghasilan neto tahun 2011 sebesar Rp 300.000.000.

Pasangan ini telah dikaruniai seorang anak kandung yang masih berumur 10 tahun.Lisa manurung memiliki NPWP sendiri, menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya.

Hasil menyewakan 5 ruangan yang sudah di design untuk took didaerah Kebon Jeruk.Penghasilan sewa ruangan untuk toko tahun 2011 adalah 144.000.000

 

Pertanyaan :

Berdasarkan Data diatas maka Berapa jumlah PPh terhutang Lisa Manurung yang harus dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Lisa Manurung Tahun Pajak 2011 ?

 

Uraian Suami Isteri Total
Penghasilan Neto 240.000.000 300.000.000 540.000.000
PTKP ( K / I / 1 )     34.320.000
       
Penghasilan Kena Pajak     505.680.000
       
PPh Terhutang ( Pasal 17 ) 42.979.556 53.724.444 96.704.000
       

 

PPh Suami : (240.000.000 : 540.000.000) X Rp 96.704.000                                                Rp 42.979.556

PPh Isteri   : (300.000.000 : 540.000.000) X Rp 96.704.000                                 Rp 53.724.444

 

  • Penghasilan dari menyewakan ruangan telah dikenakan PPh Final sehingga tidak perlu digabung dengan Penghasilan lainya. ( PP No.5 Tahun 2002 )

PERDIRJEN PAJAK NO 11/PJ/2016

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER – 11/PJ/2016

TENTANG

PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Bahwa untuk memberikan keadilan dan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043);

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.

BAB I
SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK

Pasal 1

 

(1)   Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
(2)   Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.

 

(3)   Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak.
(4)   Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan.

 Pasal 2

(1)   Termasuk dalam pengertian Harta tambahan sebagaimana dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak merupakan:

a)      harta warisan; dan/atau

b)      harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,

yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

(2)   Harta warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila:

a)      diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki                  penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau

b)      harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.

(3)   Harta hibahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bukan merupakan objek Pengampunan Pajak apabila:

a)      diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau

b)      harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.

(4)   Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan harta warisan dan/atau harta hibahan dalam Surat Pernyataan dalam rangka Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tidak diterapkan.

 

BAB II
PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

Pasal 3

 

(1)   Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
(2)   Terhadap Harta yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan atau Harta yang diperoleh dari penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan dan belum dilaporkan dalam Surat  Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a)      dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan telah disampaikan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; atau

b)      dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum disampaikan, Wajib Pajak dapat melaporkan Harta tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

(3)   Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi atas Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diterapkan.

 

BAB III
NILAI WAJAR HARTA

Pasal 4

(1)   Nilai wajar Harta Tambahan adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak.
(2)   Nilai wajar untuk Harta Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain kas atausetara kas adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
(3)   Nilai wajar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan Harta tidak dilakukan pengujian atau koreksi oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 adalah sesuai contoh sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

TAX AMNESTY / AMNESTI PAJAK

AMNESTI PAJAK Adalah :

Penghapusan Pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang Perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar Uang Tebusan

KEUNTUNGAN AMNESTI PAJAK :

  1. PENGHAPUSAN  Pajak yang seharusnya Terhutang
  2. TIDAK DIKENAI Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidan Perpajakan
  3. TIDAK DILAKUKAN Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan & Penyidikan
  4. PENGHENTIAN Proses Pemeriksaan,Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan
  5. JAMINAN RAHASIA Data Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan Dasar Penyidikan Tindak Pidana Apa pun dan Penyelidikan.
  6. PEMBEBASAN Pajak Penghasilan untuk Balik Nama Harta Tambahan

SIAPA SAJA YG BERHAK MENDAPATKAN AMNESTI PAJAK :

  1. BADAN
  2. ORANG PRIBADI
  3. PENGUSAHA OMZET TERTENTU
  4. OP/BADAN BELUM BER-NPWP

PENGECUALIAN AMNESTI PAJAK :

  1. Wajib Pajak yg sedang dilalukan Penyidikan & Berkas Penyidikannya telah LENGKAP(P21) Oleh Kejaksaan.
  2. Wajib Pajak yg sedang dalam Proses Peradilan
  3. Wajib Pajak yang sedang Menjalani Hukuman Pidana

Atas Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan.

CARA MENDAPATKAN AMNESTI PAJAK

  1. UNGKAP ,Ungkap Seluruh HARTA Yang Belum Di Laporkan Pada SPT Tahunan PPh.
  2. TEBUS, Membayar Uang Tebusan

CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN :

UANG TEBUSAN = TARIF  X  HARTA BERSIH

HARTA BERSIH = HARTA TAMBAHAN – UTANG TERKAIT PEROLEHAN HARTA TAMBAHAN

TARIF UANG TEBUSAN

PENGUNGKAPAN HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI

  1. 2% Periode 1 sampai dengan 30 September 2016
  2. 3% Periode 2 sampai dengan 31 Desember 2016
  3. 5% Periode 3 sampai dengan 31 Maret 2017

PENGUNGKAPAN HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI

 

  • 4% Periode 1 sampai dengan 30 September 2016
  • 6% Periode 2 sampai dengan 31 Desember 2016
  • 10% Periode 3 sampai dengan 31 Maret 2017

TARIF KHUSUS OMZET TERTENTU (UMKM)

  • 0.5% Jika Harta yg diungkapkan sampai dengan 10 Miliar
  • 2% Jika Harta yg diungkapkan lebih dari dengan 10 Miliar

CARA PERMOHONAN AMNESTI PAJAK :

  1. Lunasi Hutang Pajak ( Tunggakan Pajak ) hanya POKOK
  2. Penghitungan Uang Tebusan
  3. Pembayaran Uang Tebusan
  4. Sampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak beserta lampirannya

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Billing Pajak diMulai 1 Juli 2016

ebilling per 1 juliTinggal sebulan lagi, Wajib Pajak harus bayar pajak dengan Billing System atau lebih populer dengan istilah e-Billing per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran pajak dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing, berupa 15 digit kode angka, yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Untuk itu, kepada semua Wajib Pajak disarankan untuk segera mencoba menggunakan e-Billing dalam membayar pajaknya, agar per 1 Juli 2016 sudah terbiasa bayar pajak dengan e-Billing dan memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa kendala serta terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku.

Ada 2 (dua) tahapan yang harus dilalui untuk melakukan pembayaran pajak dengan e-Billing, yaitu (1) Buat Kode Billing dan (2) Bayar Kode Biliing yang telah dibuat.

Untuk membuat Kode Billing, Wajib Pajak dapat memperolehnya dengan 7 cara:

  1. Melalui Customer Service/Teller Bank (Untuk saat ini sudah dapat dilayani di Bank BRI, BNI, Mandiri, BCA dan Citibank. Sedangkan bank lainnya dalam tahap pengembangan sistem) dan Kantor Pos
  2. Melalui Kring Pajak 1 500 200 (untuk saat ini hanya dapat dilayani untuk Wajib Pajak Orang Pribadi)
  3. Melalui SMS ID Billing *141*500# (untuk saat ini sudah dapat diakses oleh pelanggan Telkomsel)
  4. Melalui Layanan Billing di KPP/KP2KP secara mandiri
  5. Melalui Surat Setoran Elektronik dengan alamat htps://sse.pajak.go.id dan htps://sse2.pajak.go.id
  6. Melalui Internet Banking (untuk saat ini sudah dapat diakses oleh nasabah BRI)
  7. Melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) – (untuk saat ini sudah dapat diakses di www.online-pajak.com)

Setelah Kode Billing dibuat, Kode Billing tersebut dapat dibayar dengan cara:

  1. Melalui Teller Bank dan Kantor Pos
  2. Melalui ATM
  3. Melalui Mini ATM yang terdapat di seluruh KPP dan KP2KP (untuk saat ini sudah dapat dilayani untuk nasabah Bank BRI,BNI, dan Mandiri)
  4. Internet Banking
  5. Mobile Banking (untuk saat ini sudah dapat dilayani untuk nasabah Bank BPD Bali)
  6. Melalui Agen Branchless Banking (untuk saat ini sudah dapat dilayani melalui BRILink)

Daftar bank beserta layanan pembayaran e-Billing yang disediakan dan tata caranya, dapat dilihat selengkapnya pada tautan berikut ini: Tata Cara e-Billing

Tunggu apalagi, hubungi segera Bank-Bank kepercayaan Anda terdekat dan dapatkan informasi tentang saluran-saluran pembayaran lainnya via e-Billing di Bank-Bank tersebut. Selamat menikmati membayar pajak dengan e-Billing, selamat datang Era e-Billing!(Sumber DJP)

BAYAR PAJAK MAKIN GAMPANG

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PP NO 46 Th 2013) MELALUI ATM ( ANJUNGAN TUNAI MANDIRI )

 

Bagaimana langkah-langkah Pembayaran Pajak Penghasilan Final sesuai dengan PP No 46 Tahun 2013 :

  1. Pada Layar menu utama ATM, pilih Menu TRANSAKSI LAINNYA.
  2. Pilih Menu
  3. Pilih Menu LAINNYA.
  4. Pilih Menu LAINNYA
  5. Pilih Menu PAJAK.
  6. Pilih Menu PPh FINAL
  7. Isikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Anda
  8. Setelah itu Muncul NPWP dan Nama Wajib Pajak, Pastikan Nama dan NPWP yang anda masukan sudah tepat, kemudian Pilih YA ,apabila benar dan pilih TIDAK apabila salah.
  9. Masukan Masa Pajak Pembayaran (Bulan/Tahun) yang dilakukan, apabila sudah sesuai pilih BENAR.
  10. Masukan jumlah pajak terhutang sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak berdasarkan PP No 46 Tahun 2013,Pilih BENAR apabila penghitungan sudah sesuai.
  11. Periksa kembali seluruh isian Pembayaran Pajak yang telah dilakukan,Apabila sudah sesuai tekan YA untuk melakukan Pembayaran, tekan TIDAK untuk tidak melanjutkan.
  12. Jika Muncul Tulisan “ TRANSAKSI ANDA BERHASIL DILAKSANAKAN TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA “ berarti transaksi berhasil,Simpan Struk untuk sebagai tanda/bukti pembayaran Pajak Anda( utk keamanan Copy dan simpan struk dengan baik).

 

Sumber Leaflet Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Bekasi | Jasa Konsultasi Pajak-085782955311

Kantor Konsultan Pajak Edy Mulyanto dan Rekan adalah Jasa Konsultan Pajak di Bekasi. Dalam dunia usaha dan binis semuanya tidak pernah lepas dari masalah perpajakan,karena Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar sehingga,Jasa Konsultan Pajak sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menghindari kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dengan bantuan Jasa Konsultan Pajak, Perusahaan akan memperoleh jasa konsultasi pajak yang akan memberikan benefit terhadap kewajiban perpajakan perusahaan.

Sebagai Jasa Konsultan Pajak di Bekasi yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Konsultan Pajak Edy Mulyanto dan Rekan menawarkan jasa konsultasi pajak dan akuntansi sebagai berikut :

Jasa Kepatuhan Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Bekasi membantu Anda untuk memenuhi kewajiban perpajakan menurut ketentuan-ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Yakni dalam hal menghitung, mempersiapkan dan membayarkan pajak yang terutang dengan SSP, dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak tempat terdaftar. Yang meliputi: SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Pasal 23SPT PPh Final, SPT PPN/PPn BM (SPT selama Manual atau eSPT PPN)

 Jasa Perencanaan Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Bekasi membantu Anda dalam perencanaan guna meningkatkan efisiensi pajak dengan melakukan identifikasi alternatif terbaik sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Layanan ini juga mencakup pengaturan skema transaksi alternatif sesuai metode akuntansi, yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan keuntungan perusahaan Anda.

 Jasa Telaah Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Bekasi membantu Anda untuk meninjau kepatuhan pajak, mengidentifikasi potensi pajak perusahaan Anda dan memberikan rekomendasi untuk meminimalkan beban pajak. Kami akan mereveiw semua aktivitas bisnis perusahaan yang berdampak kepada timbulnya beban pajak. Termasuk evaluasi data dan transaksi pada saat perusahaan akan melakukan restitusi pajak. Layanan ini juga mencakup ulasan kepatuhan pajak untuk pra-IPO, penggabungan, likuidasi,dll.

 Jasa Pendampingan Dalam Pemeriksaan

Jasa Konsultan Pajak di Bekasi akan melakukan pendampingan dan atau mewakili perusahaan Anda apabila dilakukan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak. Hal ini guna memastikan perusahaan Anda dalam menerima ketetapan pajak sesuai dengan keadaan sesungguhnya, dimana dikhawatirkan karena ketidaktahuan perusahaan dalam pemeriksaan akan menimbulkan beban pajak yang memberatkan perusahaan. Disini kami juga akan membantu Anda didalam menyiapkan dokumen-dokumen dan skema akuntansi perusahaan yang diperlukan dalam proses pemeriksaan tersebut.

 Jasa Konsultasi

Jasa Konsultan Pajak di Bekasi akan melayani konsultasi secara berkelanjutan maupun konsultasi pada masalah-masalah perpajakan tertentu yang sedang dihadapi oleh perusahaan Anda. Hal ini guna memberikan solusi yang terbaik bagi masalah pajak yang dihadapi perusahaan Anda. Layanan dapat dilakukan melalui e-mail, faksimili, telepon, teleconference, atau langsung pertemuan dengan Tim konsultan kami.

 Jasa Restitusi Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Bekasi membantu anda di dalam menyiapkan, menyampaikan hingga penyelesaian proses Restitusi Pajak perusahaan Anda, baik secara masa maupun tahunan. Hal ini guna memastikan perusahaan anda memperoleh restitusi pajak sesuai yang perusahaan harapkan dan tentunya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

 Jasa Penyelesaian Sengketa Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Bekasi membantu Anda didalam penyelesaian sengketa pajak, yakni proses keberatan pajak, proses banding di pengadilan pajak hingga proses PK di Mahkamah Agung. Layanan ini ditujukan untuk memastikan bahwa sengketa pajak diselesaikan dengan adil dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

 Jasa Administrasi Pajak

Jasa Konsultan Pajak di Bekasi adalah membantu perusahaan Anda dalam menangani administrasi pajak secara efektif dan efisien. Layanan ini mencakup, antara lain, pendaftaran dan/atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), proses pemindahbukuan (Pbk) akun pajak, permohonan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang asing, pemusatan PPN, dll.

Kantor Konsultan Pajak Edy Mulyanto dan Rekan mengutamakan memberikan pelayanan yang terbaik untuk Wajib Pajak dalam menjalankan Kewajiban Perpajakannya.Jasa Konsultan Pajak di Bekasi melayani jasa perpajakan untuk wilayah sebagai berikut :

  • Jasa Konsultan Pajak Jakarta Barat
  • Jasa Konsultan Pajak Jakarta Utara
  • Jasa Konsultan Pajak Jakarta Selatan
  • Jasa Konsultan Pajak Jakarta
  • Jasa Konsultan Pajak Jakarta Timur
  • Jasa Konsultan Pajak Serpong
  • Jasa Konsultan Pajak Bekasi
  • Jasa Konsultan Pajak Depok
  • Jasa Konsultan Pajak Tangerang
  • Jasa Konsultan Pajak Bogor
  • Jasa Konsultan Pajak Cikarang

 

 

 

Jasa Konsultan Pajak di Bekasi akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan.

Kantor Konsultan Pajak Edy Mulyanto dan Rekan

Jl .Cilandak Permai Raya No.7A

Jakarta Selatan

Mobile                                    : 0857.8295.5311

Email                     : kkp_edymulyanto@yahoo.co.id                        

Website                 : http://www.em-konsultanpajak.com

Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Penghasilan Bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000

 

Bentuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mempunyai Penghasilan Bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 dan mendapatkan Penghasilan selain dari usaha dan/atau Pekerjaan Bebas akan menggunakan Formulir SPT 1770 SS.

 Data-data yang dibutuhkan untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah :

  • Bukti Potong PPh 21 Form 1721 A1 ( Pegawai Swasta ) dan 1721 A2 ( Pegawai Negeri )
  • Formulir SPT 1770 SS
  • Daftar Harta / Kekayaan ( untuk Formulir 1770 SS Total Nilai Perolehan Harta )
  • Daftar Kewajiban / Hutang ( untuk Formulir 1770 SS Total Nilai Hutang )

 

Langkah-langkah Pengisian Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah sbb :

  • Mintalah kepada Bagaian Keuangan atau Bendaharawan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 selama tahun yg bersangkutan, Form 1721 A1 dan/atau 1721 A2.
  • Siapkan Formulir SPT 1770 SS , formulir tersebut dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
  • Isilah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menyalin informasi yang tertera dalam Bukti Potong PPh 21 ( 1721 A1 dan/atau 1721 A2 )
  • Apabila terdapat Penghasilan lain yang telah dikenakan PPh Final sepert : Bunga Deposito, Hadiah Undian, Honorarium dari APBN/APBD, Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Penjualan Tanah atau Bangunan, Penyewaan Tanah dan/atau Bangunan.masukan kedalam Bagian B
  • Untuk informasi tambahan, hitunglah jumlah harta dan hutang yang anda miliki dan masukan kedalam Bagian C
  • Pastikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut di tanda tangani, Batas Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada tanggal 31 Maret.
  • SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat langsung dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak atau melalui Dropbox pada lokasi-lokasi tertentu dan bisa juga dengan melalui Jasa Pengiriman Surat ( Kantor Pos atau Jasa Pengiriman Surat ).

Konsultan Pajak

Konsultan Pajak Jakarta

Jasa Konsultan Pajak Edy M