PERSIAPAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH BADAN TAHUN 2019

Tahun baru 2020 sudah dimulai , tahun 2019 sudah berlalu tetapi masih banyak yang harus dilakukan oleh para pengiat Usaha Bisnis baik Perusahaan atau pun Orang Pribadi setelah memasuki Tahun 2020.yang harus disiapkan jau-jauh hari adalah Masalah Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan atau SPT Tahunan Orang Pribadi , karena Batas Waktu Penyampain SPT Tahunan Orang Pribadi adalah akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak atau tanggal 31 Maret 2020 dan Batas Akhir Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak atua  tanggal 30 April 2020. ( Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah mengatur mengenai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan)

Untuk Menghindari Sanksi Administrasi dan Sanksi Bunga, sebaiknya Wajib Pajak Badan dan atau Orang Pribadi harus benar-benar menyiapkan semuanya sejak dini agar pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan atau SPT Tahunan Orang Pribadi tidak terburu-buru untuk menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi.

DJP sendiri setiap tahunnya selalu mengimbau wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan di awal waktu. Dengan tagline “Lapor SPT Anda Segera, Lebih Awal Lebih Nyaman”, DJP mengundang wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan demi kenyamanan wajib pajak. Dengan melaporkan SPT Tahunan di awal waktu, wajib pajak akan terhindar dari antrian yang biasanya terjadi saat mendekati batas akhir pelaporan SPT Tahunan. Dengan segera melakukan pelaporan SPT Tahunan, wajib pajak juga dapat dengan nyaman berkonsultasi dengan petugas pajak tentang pengisian SPT atau mendapatkan informasi lain seputar perpajakan. Jika tidak ada antrian, maka tentu saja proses pemenuhan kewajiban perpajakan akan cepat selesai dan Wajib Pajak dapat melanjutkan rutinitas pekerjaan mereka kembali.

Baca juga : Pelaporan SPT Tahunan melalui Efiling

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pelaporan SPT di awal waktu dilakukan demi kenyamanan Wajib Pajak. Namun, untuk melaporkan SPT, Wajib Pajak terlebih dahulu harus menyiapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Wajib Pajak karyawan harus sudah memiliki dokumen bukti potong PPh Pasal 21. Dokumen ini disiapkan oleh pemberi kerja atau bendahara (untuk pegawai negeri). Jika Wajib Pajak karyawan sudah menerima dokumen ini, maka tidak ada alasan menunda pelaporan SPT Tahunan. Wajib Pajak dapat segera menuju KPP untuk melaporkan SPT atau mengakses pelaporan SPT secara efiling.

Wajib Pajak usahawan juga memungkinkan melaporkan SPT Tahunan di awal waktu, khususnya Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum menyelenggarakan pembukuan dan telah dikenakan PPh Final sesuai PP 46 tahun 2013 dan/ atau PP 23 tahun 2018. Jika Wajib Pajak tersebut tidak memiliki penghasilan lain selain dari usaha tersebut, maka mereka dapat langsung melaporkan SPT Tahunan dengan cukup melampirkan daftar pembayaran PP 46 / PP 23 selama satu tahun.

Bagaimana dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukan dan Wajib Pajak Badan? Karena laporan keuangan menjadi salah satu syarat dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT, maka Wajib Pajak harus menyiapkan dulu laporan keuangan sebelum melaporkan SPT. Ketika laporan keuangan telah selesai, maka segeralah melaporkan SPT Tahunan. Pelaporan secara efiling  sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat menjadi pilihan yang memudahkan, menghemat waktu dan biaya, serta yang pasti lebih nyaman.

Hal yang perlu diingat adalah bahwa pelaporan SPT bukanlah beban, melainkan kewajiban kita sebagai Wajib Pajak dan warga negara yang baik. DJP selalu mengutamakan pelayanan terbaik dan kenyamanan bagi Wajib Pajak. Kenyamanan dalam melaporkan SPT dapat diawali dari diri kita sendiri sebagai Wajib Pajak dengan melaporkannya segera sebelum mendekati batas akhir pelaporan SPT. Oleh karena itu mari budayakan pelaporan SPT di awal waktu. “Lapor SPT Anda Segera, Lebih Awal Lebih Nyaman”.

Apabila Anda sudah melaporkan atau menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan atau SPT Tahunan Orang Pribadi diawal waktu tentunya akan sangat meringankan beban anda untuk selanjutnya menjalankan usaha bisnis anda, Apabila ada yang ingin di Konsultasikan mengenai pembuatan SPT Tahunan PPh Badan atau SPT Tahunan Orang Pribadi dapat menghubungi EM Tax Consultant – 0857  829  55  3  11

PAJAK PENGHASILAN PASAL 15 PERUSAHAAN PELAYARAN

Pajak Penghasilan Pasal 15 untuk Perusahaan yg bergerak dalam bidang Pelayaran, Berbicara mengenai perpajakan, tak jarang sengketa perpajakan muncul lantaran masih kurangnya pemahaman dalam sistem perpakakan yang dikenakan atas perusahaan pelayaran dalam negeri.

Aturan mengenai hal ini lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri.

Subjek dan Objek Pajak

Baca Juga: Memahami Jasa Konsultan Pajak

Subjek pajak dari PPh Pasal 15 ini adalah orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan, baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain.

Wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dikenakan PPh atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal dari:

  • Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia,
  • Pelabuhan di Indonesia keluar pelabuhan Indonesia,
  • Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia, dan
  • Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia.

Apabila wajib pajak melakukan kegiatan jasa angkut (perusahaan pelayaran yang beroperasi sendiri mencari muatan, pada trayek yang tetap dan melayani secara tetap dengan freight tertentu) dan jasa sewa (meyewakan kapal) maka wajib pajak hanya menghitung PPh atas jasa angkutnya saja karena penghasilan dari jasa sewa telah dipotong oleh pihak lain.

Baca Juga: Pembuatan SPT Tahunan PPh Badan

Tarif Pajak

Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri ditetapkan sebesar 4% dari peredaran bruto. Besarnya tarif pajak untuk perusahaan pelayaran dalam negeri adalah 1,2% dari peredaran bruto dan bersifat final.

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan

Baca Juga: Konsultan Pajak Info

Pelunasan PPh yang terutang dilakukan sebagai berikut:

  1. Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak, maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib:
    • memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti,
    • memberikan bukti pemotongan pph atas penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri (final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan,
    • menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), dan
    • melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan.
  2. Dalam hal penghasilan diperoleh selain sebagaimana dimaksud di atas, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib:
    • menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)Final, dan
    • melaporkan penyetoran yang dilakukan ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan.

Berikutnya pembahasan mengenai PPh Pasal 15 akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pajak atas perusahaan penerbangan dalam negeri.

OBJEK PAJAK YAYASAN PENDIDIKAN

OBJEK PAJAK YAYASAN PENDIDIKAN

  1. Penghasilan uang diterima dari usaha pekerjaan, kegiatan atau jasa

(Uang pendaftaran, uang pangkal, uang seleksi penerimaan peserta pendidikan, uang pembangunan gedung, uang SPP, uang SKS, Uang ujian, uang kursus, uang seminar, penghasilan dari kontrak kerja, penghasilan lain terkait jasa penyelenggaraan pendidikan).

  1. Bunga deposito, obligasi dan bunga lainnya.
  2. Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  3. Keuntungan dari pengalihan harta (termasuk yang berasal dari sumbangan/hibah).

BUKAN OBJEK PAJAK

  1. Bantuan atau sumbangan.
  2. Harta hibahan yang diterima oleh yayasan atau organisasi yang sejenis sebagai badan keagamaan/ badan pendidikan atau badan sosial.
  3. Deviden atau bagian laba yang diterima yayasan yang sejenis dari penyertaan modal pada usaha.
  4. Bantuan sumbangan dari pemerintah.LOGO

PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM DUNIA USAHA

PERAN KONSULTAN PAJAK DALAM DUNIA USAHA

Peran Konsultan Pajak dalam Dunia Usaha yang sebagian orang yang memiliki kesibukan yang sangat tinggi, berbagai urusan terkait dengan administrasi dan perpajakan adalah sebuah tantangan tersendiri. Hal seperti ini biasanya dirasakan para pebisnis ataupun pekerja yang tidak familiar dengan berbagai urusan tersebut.

Pajak memiliki sejumlah ketentuan yang terbilang rumit di mana sebagian besar orang justru tidak familiar dan memiliki pemahaman yang baik terkait dengan berbagai aturan yang terkait.

Baca Artikel Terkait : Tarif PPh Final UMKM Turun

Meskipun demikian, bukan berarti seseorang bisa mengabaikan kewajiban pajaknya. Secara tegas, hal ini diatur dalam aturan perpajakan bahwa setiap Wajib Pajak, baik Wajib Pajak pribadi maupun Wajib Pajak badan usaha, memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkannya setiap tahun.

Artinya, tidak ada seorang pun yang bebas dari kewajiban tersebut. Lalu, bagaimana jika ternyata Wajib Pajak tidak memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menghitung kewajiban pajaknya?

Gunakan Layanan Jasa Konsultan Pajak

Terkait dengan perhitungan pajak itu sendiri, Pemerintah telah menerapkan sistem self assessment dalam perpajakan di Indonesia. Dengan sistem ini, semua Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri berbagai hal terkait dengan pajaknya.

Hal ini tentu tetap dilakukan dengan mengacu pada aturan yang berlaku sehingga setiap wajib pajak harus memahami berbagai aturan tersebut terlebih dahulu. Dengan begitu, yang bersangkutan bisa menangani urusan pajaknya sendiri.

Jika melihat kerumitan yang diterapkan dalam peraturan perpajakan, menghitung dan melaporkan sendiri pajak tahunan bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal inilah yang menjadi alasan utama untuk menggunakan layanan jasa konsultan pajak.

Lewat penggunaan jasa konsultan, berbagai kekeliruan terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajak bisa dihindarkan. Bukan hanya itu, para Wajib Pajak juga menjadi lebih tenang dan bisa melakukan berbagai aktivitasnya dengan lebih leluasa tanpa dipusingkan dengan berbagai aturan mengenai perpajakan.

Penggunaan Jasa Konsultan Pajak, terbilang sangat banyak dijadikan pilihan, baik oleh Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan Usaha. Hal ini dianggap lebih efektif dan praktis. Sebab berbagai urusan terkait dengan perpajakan bisa diatasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Percayakan kepada Konsultan Pajak yang Tepat

Ada banyak jasa konsultan yang menangani masalah pajak dan menyediakan layanan tersebut bagi mereka yang membutuhkan. Namun, sebagaimana penyedia layanan untuk keahlian lainnya, konsultan pajak haruslah profesional dan memiliki kewenangan serta legalitas dari lembaga yang terkait untuk layanan jasa yang diberikannya.

Hal ini patut dicermati setiap Wajib Pajak yang akan menggunakan jasa konsultan sehingga berbagai urusannya terkait dengan pajak bisa diselesaikan dengan baik. Dalam praktiknya, ada banyak kantor konsultan yang menyediakan jasa konsultan pajak, baik itu yang telah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi. Penting untuk selalu menggunakan layanan pajak yang telah memiliki lisensi resmi supaya berbagai urusan pajak terselesaikan dengan baik dan profesional.

Layanan dan Jasa yang Diberikan Konsultan Pajak

Meskipun hanya menangani urusan terkait dengan pajak, kantor jasa konsultan pajak juga menyediakan berbagai jasa yang terbilang lengkap, tergantung pada kebutuhan para kliennya.

Urusan pajak tidak hanya terbatas pada perhitungan dan juga pelaporannya saja. Sebab dalam praktiknya, ada banyak layanan lainnya yang juga kerap diperlukan para wajib pajak.

baca artikel : Jasa SPT Tahunan PPh Badan

Berbagai jenis kebutuhan layanan pajak ini bahkan akan lebih beragam untuk para Wajib Pajak Badan Usaha. Mengingat Wajib Pajak ini memiliki banyak kepentingan pajak terkait dengan pengembangan usahanya.

Bagaimana Perhitungan Tarif Konsultan Pajak?

Jika berbicara mengenai layanan jasa, tak lengkap rasanya bila tidak membahas tarif yang dikenakan konsultan pajak. Pada dasarnya, tarif jasa konsultan ini akan dibedakan berdasarkan layanan yang digunakan klien.

Sebagaimana jasa lainnya, setiap penyedia jasa yang resmi dan memiliki izin serta kinerja yang baik akan menerapkan sejumlah tarif yang lebih mahal dibandingkan dengan layanan jasa yang tak berizin.

Pada umumnya, tarif konsultan pajak dihitung berdasarkan dua cara: dengan menerapkan tarif per jam dan tarif flat untuk setiap urusan pajak yang diselesaikan. Besaran tarif ini tentu akan sangat berbeda-beda, tergantung pada kesepakatan antara kantor konsultan dengan klien yang bersangkutan.

Gunakan Saat Dibutuhkan

Perhitungan pajak bukanlah hal yang mudah bagi semua orang, bahkan mereka yang melek keuangan sekalipun. Bagi Anda yang tidak memiliki pemahaman yang baik terkait dengan pajak, ada baiknya Anda menggunakan jasa konsultan pajak profesional.

Bukan hanya menghemat waktu, tapi Anda juga akan menghindari berbagai masalah dan kekeliruan dalam perhitungan dan pelaporan pajak itu sendiri.

Gambar 6

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 SEBAGAI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 SEBAGAI PENGGANTI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013

TARIF PAJAK UMKM TURUN

Pasal 2 ayat (1) :Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki Peredaran Bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat Final dalam Jangka Waktu Tertentu.

Pasal 2 ayat (2) : Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat Final sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) sebesar 0.5%.

Sebelumnya berdasarkan PP No:46 Tahun 2013 Tarif PPh Final atas Wajib Pajak yg memiliki Peredaraan Usaha Tertentu sebesar 1%

SIAPA SAJA PENGGUNA TARIF PAJAK UMKM INI ?

Tarif Pajak UMKM Turun

baca juga : PASFINAL

Berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 3

  • Orang Pribadi ( Jangka waktu 7 Tahun Pajak )
  • Badan Usaha berbentuk CV,Firma & Koperasi ( Jangka Waktu 4 Tahun Pajak )
  • Badan Usaha Berbentuk PT ( Jangka waktu 3 Tahun Pajak )

WAJIB PAJAK  UMKM YANG TIDAK BOLEH MENGGUNAKAN TARIF PPH FINAL 0.5%

Berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2)

  • Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ( Pasal 3 ayat 2 huruf (a) ) >>>>> Wajib Menyampaikan Pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak ( Pasal 3 ayat 3 )
  • CV atau Firma yang dibentuk oleh beberapa WP orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas (Pasal 3 ayat 2 hutuf  (b) )
  • Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31 A Undang-undang Pajak Penghasilan (Pasal 3 ayat 2 huruf (c) )
  • Wajib Pajak Berbentuk Bentuk Usaha Tetap ( Pasal 3 ayat 2 huruf (d) )

BAGAIMANA PELUNASAN PAJAK FINAL

Berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1)

  • Disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu,wajib dilakukan penyetoran setiap bulan
  • Dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut dalam hal wajib pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak, wajib pajak harus mengajukan Permohonan Surat Keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak selanjutanya DJP akan mengeluarkan Surat Keterangan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP No.23 Tahun 2018.

KETENTUAN PERALIHAN DARI PP 46 TAHUN 2013 KE PP NO 23 TAHUN 2018

  • Pasal 10 ayat 1 : untuk Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum PP no 23 Tahun 2018 ini berlaku, dikena Pajak Penghasilan dengan tarif 1% dari Peredaran Bruto setiap bulannya.
  • Pasal 10 ayat 2 : untuk Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh sejak PP no 23 Tahun 2018 ini berlaku sampai dengan akhir tahun pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan sebesar 0.5% dari peredaran bruto setiap bulannya.
  • Pasal 10 ayat 3 : untuk Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh mulai tahun pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf (a),pasal 17 ayat 2a atau Pasal 31E undang-undang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018

Download PP No 23 Tahun 2018

Aplikasi e-faktur versi 2.1

Aplikasi e-faktur versi 2.1.

Pada tanggal 15 Mei 2018 Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan update aplikasi e-faktur versi 2.1. Kabar yang sudah didapat, untuk otomatis update e-faktur sudah tidak dijalankan (dihilangkan) sehingga Anda harus melakukan update e-faktur versi 2.1 secara manual.

Penyempurnaan Aplikasi e-Faktur ini memperbaiki beberapa kekurangan pada versi sebelumnya diantarannya :

  • Gagal Impor data faktur pajak yg berasal dari cabang pada aplikasi pusat.
  • Tidak bisa melakukan retur faktur pajak sebelum berlakunya e-faktur(non Etax)
  • Pajak Masukan yg terekam ganda pada saat melakukan pengantian, dan berhasil pada saat upload Faktur sehingga menyebabkan data si SPT ganda
  • Gagal Cetak Faktur Pajak melalui aplikasi client, dan
  • Heap Memory Space pada saat membua file SPT karena data yang besar

Fitur Tambahan pada e-faktur versi 2.1 ini termasuk Field baru untuk memasukan nomor identitas / NIK dalam hal lawan transaksi tidak memiliki NPWP, serta penambahan fungsi ekspor data retur dokumen lain pajak keluaran dan retur dokumen lain Pajak Masukan.

Fitur baru yang lain adalah penambahan validasi wajib pilih Restitusi atau Kompensasi pada saat pembuatan SPT PPN yang statusnya Lebih Bayar serta fitur Watermark “BATAL” atau “DIGANTI” pada saat download file PDF Faktur yang telah dibatalkan atau diganti.

Sewaktu adanya otomatis update e-faktur, banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengalami error. Jika adanya update e-faktur dan aplikasi e-faktur terhubung internet maka otomatis update akan berjalan sendiri. Tetapi karena file update yang besar banyak yang mengalami error bahkan aplikasi e-faktur dapat corrupt. Mungkin ini salah satu alasan di update e-faktur versi 2.1, anda diharuskan untuk update secara manual.

Sebelum melakukan update e-faktur versi 2.1 alangkah baiknya Anda backup db aplikasi e-faktur yang anda miliki. Cukup dengan menyalin (copy) folder DB ke media penyimpanan lain. Masuk folder e-faktur lalu copy folder DB.

Bagi anda yang masih belum mengetahui cara update e-faktur versi 2.1 secara manual, berikut caranya

1.Ekstrak file e-faktur versi 2.1 yang anda download hingga terbentuk folder e-faktur.

2.Copy Folder db ke folder efaktur versi 2.1

3.Klik ETaxinvoiceUpd.

4.Setelah Berhasil Update maka bisa langsung jalankan seperti biasa.

EM TAX CONSULTING

0857-829-55311

Jl.Cilandak Permai Raya No:7A

Jakarta Selatan

 

LAPORAN PASCA TAX AMNESTY SUDAH BISA ONLINE

Laporan Pasca Tax Amnesty Sudah Bisa Online

Bagi Wajib Pajak yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti Tax Amnesty ,maka diwajibkan untuk melaporkan Laporan Pasca TA secara berkala selama 3 tahun kedepan ,dan untuk melaporan Laporan Pasca TA tersebut tidak perlu repot-repot melaporkan secara langsung ke Kantor Pajak.

Sekarang untuk Wajib Pajak yang sudah mempunyai EFIN sudah dapat melaporkan Laporan Pasca Tax Amnesty secara Online.

laporan pasca TA

EM TAX CONSULTING

Jl.Cilandak Permai Raya No 7A

0857-829-55311

SPT MASA NIHIL…..APAKAH PERLU LAPOR ?

SPT MASA NIHIL…..APAKAH PERLU LAPOR ?

SPT Masa NIHIL sekarang tidak perlu lapor lagi, Apa dasar Hukumnya ? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018.mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 2018 menerangkan Bahwa :

  • SPT Masa PPh 25 NIHIL Tidak Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 4 )
  • SPT Masa PPh 25 Kurang Bayar Tidak Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 3 )
  • SPT Masa PPh 21 NIHIL Tidak Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 2 )
  • SPT Masa PPh 21 NIHIL dikarenakan adanya SKD ( certificate of domicile) Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 2 )
  • SPT Masa PPh 21 NIHIL Masa Desember Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 2a )
  • SPT PPN Pemungut NIHIL Tidak Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 8a )
  • PPN KMS selain PKP Tidak Wajib Lapor ( Pasal 11 ayat 2a )

Berlaku Mulai Tanggal 1 April 2018 :

  • SPT Masa PPh 21 Electronik ( espt ) Wajib EFiling ( Pasal 8 Ayat 6 )
  • SPT Masa PPN 1111 ( espt) Wajib EFiling ( Pasal 8 Ayat 6 )

 

Anda Butuh Informasi Mengenai Jasa Konsultan Pajak silakan hubungi Tim EM Tax Consulting

0857-829-55311

 

Anda Seorang Tenaga Ahli Bagaiman Perhitungan Pajak PPh Pasal 21

Anda seorang Tenaga Ahli  bagaimana aspek Perpajakannya dan Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli Tahun 2017 mengacu pada Undang-Undang Perpajakan RI No 36 Tahun 2008 khususnya mengenai Tarif Penghasilan Kena Pajak, Peraturan Ditjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 mengenai Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21, dan Besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK Nomor : 101/PMK.010/2016.

Kategori Tenaga Ahli Menurut Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan Peraturan Ditjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016, Tenaga Ahli adalah seseorang yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari Dokter, Konsultan, Notaris, Akuntan, Pengacara, Arsitek, Aktuaris dan Jasa Penilai.

Dalam Peraturan tersebut Tenaga Ahli dikategorikan kedalam penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan bukan sebagai pegawai atau karyawan.

 

A.Tenaga Ahli Yang Memperoleh Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja.

Sebagai ilustrasi pada Tahun 2016, Saudari dr. Rahmayanti adalah seorang dokter umum yang membuka praktek di Rumah Sakit A. Atas jasa tersebut sesuai dengan perjanjian tertulis, Beliau mendapatkan bagi hasil (Profit Sharing) sebesar 75%, sisanya 25% adalah bagian penerimaan untuk rumah sakit A  tersebut.
Selain itu Beliau juga membuka praktek dokter di Rumah Sakit B.

Data penghasilan bruto yang diperoleh dr. Rahmayanti dari praktek di Rumah Sakit A selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Bulan  Penghasilan Bruto Jumlah
January  45.000.000 45.000.000
February  38.000.000 83.000.000
March  28.000.000 111.000.000
April  44.000.000 155.000.000
May  48.000.000 203.000.000
June  65.000.000 268.000.000
July  57.500.000 325.500.000
August  45.000.000 370.500.000
September  48.000.000 418.500.000
October  49.000.000 467.500.000
November  48.000.000 515.500.000
December 67.000.000 582.500.000
Total 582.500.000 582.500.000

Rumus Menghitung PPh 21 Tenaga Ahli Penghasilan Berkesinambungan Yang Menerima Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja 

(Penghasilan Bruto X 50%) X Tarif Pasal 17

Penghasilan Bruto dihitung secara kumulatif

Dari data penghasilan yang diperoleh, maka besaran pajak pph 21 terutang adalah sebagai berikut :


(Dalam Ribuan Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) X (5)
Bulan PB PKP PKP

Kumulatif

Tarif

Pasal 17

PPh 21

Terutang

Jan 45.000 22.500 22.500 5% 1.125
Feb 38.000 19.000 41.500 5% 950
Mar 28.000

8.500

5.500

50.000

55.500

5%

15%

425

825

Apr 44.000 22.000 77.500 15% 3.300
May 48.000 24.000 101.500 15% 3.600
Jun 65.000 32.500 134.000 15% 4.875
Jul 57.500 28.750 162.750 15% 4.313
Aug 45.000 22.500 185.250 15% 3.375
Sept 48.000 24.000 209.250 15% 3.600
Oct 49.000 24.500 233.750 15% 3.675
Nov 48.000

16.250

7.750

250.000

257.750

15%

25%

2.438

1.938

Dec 67.000 33.500 291.250 25% 8.375
TOTAL 582.500 291.250 291.250 42.813

Catatan :

PB : Penghasilan Bruto

PKP : Penghasilan Kena Pajak

Total pajak penghasilan PPh 21 adalah sebesar Rp. 42.812.500,-

Angsuran pembayaran PPh 21 Terutang dilakukan sesuai dengan jumlah nominal per bulannya, dengan masa jatuh tempo adalah paling lambat setiap Tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Apabila pada Tanggal 10 tersebut bersamaan dengan hari libur dan cuti bersama nasional, maka jadwal pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran angsuran pph 21 ini adalah sebesar 2% per bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo.

Baca juga : SPT Tahunan Orang Pribadi

 B. Tenaga Ahli Yang Memperoleh Penghasilan Hanya Dari Satu Pemberi Kerja.

Apabila dalam satu Tahun Periode Pajak Tenaga Ahli tersebut memperoleh penghasilan berkesinambungan hanya dari satu pemberi kerja, maka mereka bisa mengajukan pengurangan penghasilan kena pajak berupa Tunjangan PTKP.

Besaran nilai PTKP yang berlaku saat ini di Tahun 2017 sebelum dikeluarkanya Peraturan Pemerintah pengganti PMK Nomor : 101/PMK.010/2016 bisa Anda baca pada artikel : Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak 2017

Syarat utama Tenaga Ahli yang mendapat tunjangan PTKP tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Mendapatkan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja ;
  2. Memiliki NPWP ;
  3. Fotocopy NPWP Suami bagi wanita kawin beserta Surat Nikah, dan Kartu Keluarga

Sebagai ilustrasi dari data dr. Rahmayanti diatas. Beliau memiliki suami yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak serta memiliki NPWP dan bekerja di PT. Anugrah. dr. Rahmayanti melampirkan fotocopy NPWP Suami, Surat Nikah dan Kartu Keluarga. dr. Rahmayanti hanya bekerja membuka praktek di Rumah Sakit RSCM saja, dan memiliki Surat Pernyataan secara tertulis kepada rumah sakit tersebut.

Rumus Menghitung PPh 21 Tenaga Ahli Penghasilan Berkesinambungan yang Memperoleh Penghasilan Hanya Dari Satu Pemberi Kerja 

((Penghasilan Bruto X 50%) – PTKP) X Tarif Pasal 17

Penghasilan Bruto Dihitung Secara Kumulatif

Perhitungan PPh 21 Tenaga Ahli Penghasilan Berkesinambungan yang Memperoleh Penghasilan Hanya Dari Satu Pemberi Kerja

Dari data penghasilan bruto yang diperoleh dr. Rahmayanti di Rumah Sakit A selama Tahun 2016, perhitungan PPh 21 terutang adalah sebagai berikut :

(Dalam Ribuan Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) – (4)
Bulan  PB

 

PB X 50% PTKP PKP
Jan 45.000 22.500 4.500 18.000
Feb 38.000 19.000 4.500 14.500
Mar 28.000 14.000 4.500 9.500
Apr 44.000 22.000 4.500 8.000
9.500
May 48.000 24.000 4.500 19.500
Jun 65.000 32.500 4.500 28.000
Jul 57.500 28.750 4.500 24.250
Aug 45.000 22.500 4.500 18.000
Sep 48.000 24.000 4.500 19.500
Oct 49.000 24.500 4.500 20.000
Nov 48.000 24.000 4.500 19.500
Dec 67.000 33.500 4.500 29.000
TOTAL 582.500 291.250 54.000 237.250

(Dalam Ribuan Rupiah)

(1) (5) (6) (7) (8) = (5) x (7)
Bulan (Pindahan)

PKP

Kumulatif Tarif

Pasal 17

PPh 21

Terhutang

Jan 18.000 18.000 5% 900
Feb 14.500 32.500 5% 725
Mar 9.500 42.000 5% 475
Apr 8.000 50.000 5% 400
9.500 59.500 15% 1.425
May 19.500 79.000 15% 2.925
Jun 28.000 107.000 15% 4.200
Jul 24.250 131.250 15% 3.638
Aug 18.000 149.250 15% 2.700
Sep 19.500 168.750 15% 2.925
Oct 20.000 188.750 15% 3.000
Nov 19.500 208.250 15% 2.925
Dec 29.000 237.250 15% 4.350
TOTAL 237.250 237.250 30.588

Catatan :

PB : Penghasilan Bruto

PKP : Penghasilan Kena Pajak
PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak

C. Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli Dengan Penghasilan Tidak Bersifat Berkesinambungan.

Sebagai contoh ilustrasi : Tuan Charles berprofesi sebagai seorang Konsultan Suatu saat Tuan Charles menangani sebuah kasus dan atas jasanya, Beliau memperoleh komisi sebesar 620.000.000,- Rupiah dari PT. XYZ  yang berlokasi di Jakarta. Tuan Charles terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki kartu NPWP.

Rumus Menghitung PPh 21 Tenaga Ahli atas Penghasilan Tidak Bersifat Berkesinambungan :

(Penghasilan Bruto X 50%) X Tarif Pasal 17

Perhitungan PPh 21 Terutang atas komisi yang diperoleh Tuan Charles adalah sebagai berikut :

  1. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

         50% X 620.000.000 = 310.000.000,-

  1. Perhitungan PPh 21 Terutang:
Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak PPh 21 Terutang
5% 50.000.000,- 2.500.000,-
15% 200.000.000,- 30.000.000,-
25% 60.000.000,- 15.000.000,-
TOTAL 310.000.000,- 47.500.000,-

Apabila Tuan Charles tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh 21 akan dikenakan biaya tambahan 20% dari tarif normal atau nilai pajak PPh 21 terutangnya adalah sebesar 47.500.000 X 120% = Rp. 57.000.000,-

Kesimpulanya : 

  1. Tenaga Ahli yang menerima penghasilan yang sifatnya berkesinambungan yang diperoleh dari beberapa pemberi kerja, PPh 21 terutangnya dihitung dengan menggunakan rumus : (Penghasilan Bruto X 50%) X Tarif Pasal 17, dan jumlah penghasilannya dihitung secara kumulatif.
  2. Tenaga Ahli yang menerima penghasilan yang sifatnya berkesinambungan yang diperoleh hanya dari satu pemberi kerja, serta memenuhi persyaratan mendapatkan tunjangan PTKP seperti yang telah diuraikan diatas, PPh 21 terutangnya dihitung dengan menggunakan rumus : ((Penghasilan Bruto X 50%) – PTKP) X Tarif Pasal 17, dan jumlah penghasilannya dihitung secara kumulatif.
  3. Tenaga Ahli yang menerima penghasilan yang sifatnya tidak berkesinambungan, PPh 21 terutangnya dihitung dengan menggunakan rumus : (Penghasilan Bruto X 50%) X Tarif Pasal 17.
  4. Pembayaran PPh 21 terutang paling lambat jatuh temponya adalah setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya dan apabila waktunya bersamaan dengan hari libur atau cuti bersama nasional, maka jadwal pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja sesudahnya.
  5. Keterlambatan atas pembayaran PPh 21 terutang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan.

ANDA TENAGA AHLI YANG MEMBUTUHKAN INFORMASI JASA KONSULTAN PAJAK DAPAT MENGHUBUNGI EM TAX CONSULTING

Call / WhatApp 0857-829-55311

TARIF PAS FINAL

Dasar Pengenaan Pajak / DPP

Nilai yang dijadikan pedoman menghitung besarnya nilai Harta Bersih antara lain:

  1. nilai nominal, untuk Harta berupa kas atau setara kas;
  2. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
  3. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
  4. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran; dan
  5. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk obligasi.

sesuai kondisi dan keadaan Harta pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

baca juga : PAS-FINAL

Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman, nilai Harta ditentukan berdasarkan:

  1. nilai dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik; atau
  2. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilain.

 

EM TAX CONSULTING

Jl.Cilandak Permai Raya No.7A

Cilandak – Jakarta Selatan

Info : 0857.829.55311 atau 0878.8457.0021

http://www.konsultanpajakinfo.com
http://www.mykonsultanpajak.com
http://www.em-konsultanpajak.com