Tahapan Persiapan Pembuatan TP Doc

  1. Mengidentifikasi transaksi hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan transaksi pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelas. Ada perbedaan pengertian antara kedua istilah tersebut.
  2. Menentukan apakah ada kewajiban pembuatan TP Doc sesuai dengan Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016.
  3. Membuat TP Doc sesuai Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016

 Tahap 1: Identifikasi Transaksi Afiliasi

Pasal 2 PMK 213/PMK.03/2016

 

Wajib Pajak yang melakukan TransaksiAfiliasi dengan:

a.nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp  50.000.000.000,00

b.nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:

  1. lebih dari Rp 20.000.000.000,00… untuk transaksi barang berwujud; atau
  2. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 … untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau

c.Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang … Pajak Penghasilan,

wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 1 PMK No. 213/PMK.03/2016:

1.Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi

2.Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak

3.Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Iklan

Jasa Penyusunan TP Doc | Transfer Pricing Documentation

Jasa penyusunan Transfer Pricing Documentation termasuk Strategi Penyusunan TP Doc ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam berurusan dengan Transfer Pricing. Kami memberikan masukan pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari transaksi pihak terkait dan skenario transfer pricing.

Bukan rahasia umum untuk meminimalisasikan pajak, perusahaan sering melakukan transfer pricing guna memaksimalkan keuntungan. Bagi kalangan pebisnis, pajak tetap saja dipandang sebagai beban yang mengurangi kecil keuntungan. Atas dasar itu wajar jika mereka merekayasa suatu transaksi untuk meminimalisasi beban pajak dengan transfer pricing.

Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan inter-company transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Kedua perusahaan tersebut bisa berada dalam satu negara (domestic transfer pricing), bisa juga berada di negara yang berbeda (international transfer pricing).

Transfer pricing, terutama international transfer pricing, dapat menimbulkan permasalahan apabila digunakan untuk kepentingan penghindaran pajak. Dengan international transfer pricing, perusahaan-perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dapat mengatur harga transfer sedemikian rupa sehingga perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, sedangkan perusahaan di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi mendapatkan keuntungan yang serendah-rendahnya.

Jasa penyusunan Transfer Pricing Dokumentasi termasuk Strategi Penyusunan TP Doc ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam berurusan dengan Transfer Pricing. Kami memberikan masukan pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari transaksi pihak terkait dan skenario transfer pricing.

KAPAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION MULAI DIBERLAKUKAN?

Peraturan mengenai dokumentasi transfer pricing ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik-praktik “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” dan terlibat aktif dalam proyek dilaksanakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) tersebut untuk kepentingan konsistensi harga transfer global.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak.

  • Tujuan akhir BEPS adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan.
  • BEPS muncul karena peraturan perpajakan yang ada di negara-negara di dunia tidak berkembang secepat dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi.
  • Transaksi dan interaksi bisnis lintas batas negara secara bersamaan memungkinkan terjadinya interaksi regulasi perpajakan antarnegara.
  • Salah satu produk ekonomi global yang sangat signifikan adalah kemunculan perusahaan multinasional atau MNEs.
  • MNEs adalah perusahaan atau korporasi yang memiliki tempat usaha di banyak negara, dan memiliki atau memanfaatkan apa yang disebut derngan rantai nilai global atau Global Value Chains (GVCs).

Kantor Konsultan Pajak Edy & Rekan
Jl.Cilandak Permai Raya No 7A
Jakarta Selatan.
Telp                      : 021-75818605
Mobile                 : 085782955511
www.emkonsultanpajak.com

www.konsultanpajakinfo.com

www.konsultapajakdepok.com

www.mykonsultanpajak.com

HARUSKAH WANITA KAWIN BER-NPWP ?

Sebagaimana diketahui bahwa system perpajakan di Indonesia adalah Self Assesment System, hal ini berarti kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan / atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dilanjutkan dengan menghitung pajak terhutang, memperhitungkan pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan membayar pajaknya (apabila ada pajak yang kurang bayar) dan terakhir adalah melaporkan pelaksanaan seluruh kewajiban perpajakan diatas melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

NPWP merupakan entry point bagi wajib pajak, termasuk bagi wanita yang memiliki atau memperoleh penghasilan, dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya.Keberadaan NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa system pengenaan pajak menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga.selanjutnya dalam pasal 8 ayat 2 menunjukan bahwa  wanita kawin diberi kebebasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara mandiri, tanpa digabungkan dengan suaminya.Kondisi dimana wanita kawin dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri pada keadaan sebagai berikut :

  • Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB)
  • Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH)
  • Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri (MT)

Pilihan wanita kawin untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajkan secara terpisah dari suaminya menimbulkan konsekuensi perpajkan tersendiri bagi yang bersangkutan, diawali dengan kepemilikan NPWP yang berbeda dengan sang suami dan diteruskan dengan pelaksanaan kewajiban pajak yang tata caranya sedikit berbeda dengan wajib pajak orang pribadi pada umumnya.