Aplikasi e-faktur versi 2.1

Aplikasi e-faktur versi 2.1.

Pada tanggal 15 Mei 2018 Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan update aplikasi e-faktur versi 2.1. Kabar yang sudah didapat, untuk otomatis update e-faktur sudah tidak dijalankan (dihilangkan) sehingga Anda harus melakukan update e-faktur versi 2.1 secara manual.

Penyempurnaan Aplikasi e-Faktur ini memperbaiki beberapa kekurangan pada versi sebelumnya diantarannya :

  • Gagal Impor data faktur pajak yg berasal dari cabang pada aplikasi pusat.
  • Tidak bisa melakukan retur faktur pajak sebelum berlakunya e-faktur(non Etax)
  • Pajak Masukan yg terekam ganda pada saat melakukan pengantian, dan berhasil pada saat upload Faktur sehingga menyebabkan data si SPT ganda
  • Gagal Cetak Faktur Pajak melalui aplikasi client, dan
  • Heap Memory Space pada saat membua file SPT karena data yang besar

Fitur Tambahan pada e-faktur versi 2.1 ini termasuk Field baru untuk memasukan nomor identitas / NIK dalam hal lawan transaksi tidak memiliki NPWP, serta penambahan fungsi ekspor data retur dokumen lain pajak keluaran dan retur dokumen lain Pajak Masukan.

Fitur baru yang lain adalah penambahan validasi wajib pilih Restitusi atau Kompensasi pada saat pembuatan SPT PPN yang statusnya Lebih Bayar serta fitur Watermark “BATAL” atau “DIGANTI” pada saat download file PDF Faktur yang telah dibatalkan atau diganti.

Sewaktu adanya otomatis update e-faktur, banyak Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengalami error. Jika adanya update e-faktur dan aplikasi e-faktur terhubung internet maka otomatis update akan berjalan sendiri. Tetapi karena file update yang besar banyak yang mengalami error bahkan aplikasi e-faktur dapat corrupt. Mungkin ini salah satu alasan di update e-faktur versi 2.1, anda diharuskan untuk update secara manual.

Sebelum melakukan update e-faktur versi 2.1 alangkah baiknya Anda backup db aplikasi e-faktur yang anda miliki. Cukup dengan menyalin (copy) folder DB ke media penyimpanan lain. Masuk folder e-faktur lalu copy folder DB.

Bagi anda yang masih belum mengetahui cara update e-faktur versi 2.1 secara manual, berikut caranya

1.Ekstrak file e-faktur versi 2.1 yang anda download hingga terbentuk folder e-faktur.

2.Copy Folder db ke folder efaktur versi 2.1

3.Klik ETaxinvoiceUpd.

4.Setelah Berhasil Update maka bisa langsung jalankan seperti biasa.

EM TAX CONSULTING

0857-829-55311

Jl.Cilandak Permai Raya No:7A

Jakarta Selatan

 

Iklan

LAPORAN PASCA TAX AMNESTY SUDAH BISA ONLINE

Laporan Pasca Tax Amnesty Sudah Bisa Online

Bagi Wajib Pajak yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti Tax Amnesty ,maka diwajibkan untuk melaporkan Laporan Pasca TA secara berkala selama 3 tahun kedepan ,dan untuk melaporan Laporan Pasca TA tersebut tidak perlu repot-repot melaporkan secara langsung ke Kantor Pajak.

Sekarang untuk Wajib Pajak yang sudah mempunyai EFIN sudah dapat melaporkan Laporan Pasca Tax Amnesty secara Online.

laporan pasca TA

EM TAX CONSULTING

Jl.Cilandak Permai Raya No 7A

0857-829-55311

SPT MASA NIHIL…..APAKAH PERLU LAPOR ?

SPT MASA NIHIL…..APAKAH PERLU LAPOR ?

SPT Masa NIHIL sekarang tidak perlu lapor lagi, Apa dasar Hukumnya ? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2018.mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 2018 menerangkan Bahwa :

  • SPT Masa PPh 25 NIHIL Tidak Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 4 )
  • SPT Masa PPh 25 Kurang Bayar Tidak Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 3 )
  • SPT Masa PPh 21 NIHIL Tidak Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 2 )
  • SPT Masa PPh 21 NIHIL dikarenakan adanya SKD ( certificate of domicile) Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 2 )
  • SPT Masa PPh 21 NIHIL Masa Desember Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 2a )
  • SPT PPN Pemungut NIHIL Tidak Wajib Lapor ( Pasal 10 ayat 8a )
  • PPN KMS selain PKP Tidak Wajib Lapor ( Pasal 11 ayat 2a )

Berlaku Mulai Tanggal 1 April 2018 :

  • SPT Masa PPh 21 Electronik ( espt ) Wajib EFiling ( Pasal 8 Ayat 6 )
  • SPT Masa PPN 1111 ( espt) Wajib EFiling ( Pasal 8 Ayat 6 )

 

Anda Butuh Informasi Mengenai Jasa Konsultan Pajak silakan hubungi Tim EM Tax Consulting

0857-829-55311

 

Anda Seorang Tenaga Ahli Bagaiman Perhitungan Pajak PPh Pasal 21

Anda seorang Tenaga Ahli  bagaimana aspek Perpajakannya dan Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli Tahun 2017 mengacu pada Undang-Undang Perpajakan RI No 36 Tahun 2008 khususnya mengenai Tarif Penghasilan Kena Pajak, Peraturan Ditjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 mengenai Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21, dan Besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK Nomor : 101/PMK.010/2016.

Kategori Tenaga Ahli Menurut Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai dengan Peraturan Ditjen Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016, Tenaga Ahli adalah seseorang yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari Dokter, Konsultan, Notaris, Akuntan, Pengacara, Arsitek, Aktuaris dan Jasa Penilai.

Dalam Peraturan tersebut Tenaga Ahli dikategorikan kedalam penerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan bukan sebagai pegawai atau karyawan.

 

A.Tenaga Ahli Yang Memperoleh Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja.

Sebagai ilustrasi pada Tahun 2016, Saudari dr. Rahmayanti adalah seorang dokter umum yang membuka praktek di Rumah Sakit A. Atas jasa tersebut sesuai dengan perjanjian tertulis, Beliau mendapatkan bagi hasil (Profit Sharing) sebesar 75%, sisanya 25% adalah bagian penerimaan untuk rumah sakit A  tersebut.
Selain itu Beliau juga membuka praktek dokter di Rumah Sakit B.

Data penghasilan bruto yang diperoleh dr. Rahmayanti dari praktek di Rumah Sakit A selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Bulan  Penghasilan Bruto Jumlah
January  45.000.000 45.000.000
February  38.000.000 83.000.000
March  28.000.000 111.000.000
April  44.000.000 155.000.000
May  48.000.000 203.000.000
June  65.000.000 268.000.000
July  57.500.000 325.500.000
August  45.000.000 370.500.000
September  48.000.000 418.500.000
October  49.000.000 467.500.000
November  48.000.000 515.500.000
December 67.000.000 582.500.000
Total 582.500.000 582.500.000

Rumus Menghitung PPh 21 Tenaga Ahli Penghasilan Berkesinambungan Yang Menerima Penghasilan Lebih Dari Satu Pemberi Kerja 

(Penghasilan Bruto X 50%) X Tarif Pasal 17

Penghasilan Bruto dihitung secara kumulatif

Dari data penghasilan yang diperoleh, maka besaran pajak pph 21 terutang adalah sebagai berikut :


(Dalam Ribuan Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) X (5)
Bulan PB PKP PKP

Kumulatif

Tarif

Pasal 17

PPh 21

Terutang

Jan 45.000 22.500 22.500 5% 1.125
Feb 38.000 19.000 41.500 5% 950
Mar 28.000

8.500

5.500

50.000

55.500

5%

15%

425

825

Apr 44.000 22.000 77.500 15% 3.300
May 48.000 24.000 101.500 15% 3.600
Jun 65.000 32.500 134.000 15% 4.875
Jul 57.500 28.750 162.750 15% 4.313
Aug 45.000 22.500 185.250 15% 3.375
Sept 48.000 24.000 209.250 15% 3.600
Oct 49.000 24.500 233.750 15% 3.675
Nov 48.000

16.250

7.750

250.000

257.750

15%

25%

2.438

1.938

Dec 67.000 33.500 291.250 25% 8.375
TOTAL 582.500 291.250 291.250 42.813

Catatan :

PB : Penghasilan Bruto

PKP : Penghasilan Kena Pajak

Total pajak penghasilan PPh 21 adalah sebesar Rp. 42.812.500,-

Angsuran pembayaran PPh 21 Terutang dilakukan sesuai dengan jumlah nominal per bulannya, dengan masa jatuh tempo adalah paling lambat setiap Tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Apabila pada Tanggal 10 tersebut bersamaan dengan hari libur dan cuti bersama nasional, maka jadwal pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran angsuran pph 21 ini adalah sebesar 2% per bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo.

Baca juga : SPT Tahunan Orang Pribadi

 B. Tenaga Ahli Yang Memperoleh Penghasilan Hanya Dari Satu Pemberi Kerja.

Apabila dalam satu Tahun Periode Pajak Tenaga Ahli tersebut memperoleh penghasilan berkesinambungan hanya dari satu pemberi kerja, maka mereka bisa mengajukan pengurangan penghasilan kena pajak berupa Tunjangan PTKP.

Besaran nilai PTKP yang berlaku saat ini di Tahun 2017 sebelum dikeluarkanya Peraturan Pemerintah pengganti PMK Nomor : 101/PMK.010/2016 bisa Anda baca pada artikel : Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak 2017

Syarat utama Tenaga Ahli yang mendapat tunjangan PTKP tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Mendapatkan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja ;
  2. Memiliki NPWP ;
  3. Fotocopy NPWP Suami bagi wanita kawin beserta Surat Nikah, dan Kartu Keluarga

Sebagai ilustrasi dari data dr. Rahmayanti diatas. Beliau memiliki suami yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak serta memiliki NPWP dan bekerja di PT. Anugrah. dr. Rahmayanti melampirkan fotocopy NPWP Suami, Surat Nikah dan Kartu Keluarga. dr. Rahmayanti hanya bekerja membuka praktek di Rumah Sakit RSCM saja, dan memiliki Surat Pernyataan secara tertulis kepada rumah sakit tersebut.

Rumus Menghitung PPh 21 Tenaga Ahli Penghasilan Berkesinambungan yang Memperoleh Penghasilan Hanya Dari Satu Pemberi Kerja 

((Penghasilan Bruto X 50%) – PTKP) X Tarif Pasal 17

Penghasilan Bruto Dihitung Secara Kumulatif

Perhitungan PPh 21 Tenaga Ahli Penghasilan Berkesinambungan yang Memperoleh Penghasilan Hanya Dari Satu Pemberi Kerja

Dari data penghasilan bruto yang diperoleh dr. Rahmayanti di Rumah Sakit A selama Tahun 2016, perhitungan PPh 21 terutang adalah sebagai berikut :

(Dalam Ribuan Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) = (3) – (4)
Bulan  PB

 

PB X 50% PTKP PKP
Jan 45.000 22.500 4.500 18.000
Feb 38.000 19.000 4.500 14.500
Mar 28.000 14.000 4.500 9.500
Apr 44.000 22.000 4.500 8.000
9.500
May 48.000 24.000 4.500 19.500
Jun 65.000 32.500 4.500 28.000
Jul 57.500 28.750 4.500 24.250
Aug 45.000 22.500 4.500 18.000
Sep 48.000 24.000 4.500 19.500
Oct 49.000 24.500 4.500 20.000
Nov 48.000 24.000 4.500 19.500
Dec 67.000 33.500 4.500 29.000
TOTAL 582.500 291.250 54.000 237.250

(Dalam Ribuan Rupiah)

(1) (5) (6) (7) (8) = (5) x (7)
Bulan (Pindahan)

PKP

Kumulatif Tarif

Pasal 17

PPh 21

Terhutang

Jan 18.000 18.000 5% 900
Feb 14.500 32.500 5% 725
Mar 9.500 42.000 5% 475
Apr 8.000 50.000 5% 400
9.500 59.500 15% 1.425
May 19.500 79.000 15% 2.925
Jun 28.000 107.000 15% 4.200
Jul 24.250 131.250 15% 3.638
Aug 18.000 149.250 15% 2.700
Sep 19.500 168.750 15% 2.925
Oct 20.000 188.750 15% 3.000
Nov 19.500 208.250 15% 2.925
Dec 29.000 237.250 15% 4.350
TOTAL 237.250 237.250 30.588

Catatan :

PB : Penghasilan Bruto

PKP : Penghasilan Kena Pajak
PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak

C. Perhitungan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli Dengan Penghasilan Tidak Bersifat Berkesinambungan.

Sebagai contoh ilustrasi : Tuan Charles berprofesi sebagai seorang Konsultan Suatu saat Tuan Charles menangani sebuah kasus dan atas jasanya, Beliau memperoleh komisi sebesar 620.000.000,- Rupiah dari PT. XYZ  yang berlokasi di Jakarta. Tuan Charles terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki kartu NPWP.

Rumus Menghitung PPh 21 Tenaga Ahli atas Penghasilan Tidak Bersifat Berkesinambungan :

(Penghasilan Bruto X 50%) X Tarif Pasal 17

Perhitungan PPh 21 Terutang atas komisi yang diperoleh Tuan Charles adalah sebagai berikut :

  1. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

         50% X 620.000.000 = 310.000.000,-

  1. Perhitungan PPh 21 Terutang:
Tarif Pasal 17 Penghasilan Kena Pajak PPh 21 Terutang
5% 50.000.000,- 2.500.000,-
15% 200.000.000,- 30.000.000,-
25% 60.000.000,- 15.000.000,-
TOTAL 310.000.000,- 47.500.000,-

Apabila Tuan Charles tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh 21 akan dikenakan biaya tambahan 20% dari tarif normal atau nilai pajak PPh 21 terutangnya adalah sebesar 47.500.000 X 120% = Rp. 57.000.000,-

Kesimpulanya : 

  1. Tenaga Ahli yang menerima penghasilan yang sifatnya berkesinambungan yang diperoleh dari beberapa pemberi kerja, PPh 21 terutangnya dihitung dengan menggunakan rumus : (Penghasilan Bruto X 50%) X Tarif Pasal 17, dan jumlah penghasilannya dihitung secara kumulatif.
  2. Tenaga Ahli yang menerima penghasilan yang sifatnya berkesinambungan yang diperoleh hanya dari satu pemberi kerja, serta memenuhi persyaratan mendapatkan tunjangan PTKP seperti yang telah diuraikan diatas, PPh 21 terutangnya dihitung dengan menggunakan rumus : ((Penghasilan Bruto X 50%) – PTKP) X Tarif Pasal 17, dan jumlah penghasilannya dihitung secara kumulatif.
  3. Tenaga Ahli yang menerima penghasilan yang sifatnya tidak berkesinambungan, PPh 21 terutangnya dihitung dengan menggunakan rumus : (Penghasilan Bruto X 50%) X Tarif Pasal 17.
  4. Pembayaran PPh 21 terutang paling lambat jatuh temponya adalah setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya dan apabila waktunya bersamaan dengan hari libur atau cuti bersama nasional, maka jadwal pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja sesudahnya.
  5. Keterlambatan atas pembayaran PPh 21 terutang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan.

ANDA TENAGA AHLI YANG MEMBUTUHKAN INFORMASI JASA KONSULTAN PAJAK DAPAT MENGHUBUNGI EM TAX CONSULTING

Call / WhatApp 0857-829-55311

TARIF PAS FINAL

Dasar Pengenaan Pajak / DPP

Nilai yang dijadikan pedoman menghitung besarnya nilai Harta Bersih antara lain:

  1. nilai nominal, untuk Harta berupa kas atau setara kas;
  2. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
  3. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
  4. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran; dan
  5. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk obligasi.

sesuai kondisi dan keadaan Harta pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

baca juga : PAS-FINAL

Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman, nilai Harta ditentukan berdasarkan:

  1. nilai dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik; atau
  2. nilai dari hasil penilaian Direktur Jenderal Pajak, apabila Wajib Pajak meminta untuk dilakukan penilain.

 

EM TAX CONSULTING

Jl.Cilandak Permai Raya No.7A

Cilandak – Jakarta Selatan

Info : 0857.829.55311 atau 0878.8457.0021

http://www.konsultanpajakinfo.com
http://www.mykonsultanpajak.com
http://www.em-konsultanpajak.com

 

 

PAS – FINAL

Apa itu PAS-Final?

PAS-Final adalah prosedur yang memberikan kesempatan bagi WP untuk menyampaikan harta yang belum diungkap dalam SPH (peserta TA) maupun belum dilaporkan dalam SPT setelah berakhirnya periode Amnesti Pajak dengan syarat tertentu.

Siapa yang bisa memanfaatkan?

Yang dapat memanfaatkan PAS-Final adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi
  2. Wajib Pajak Badan
  3. Wajib Pajak Tertentu (Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran usaha atau pekerjaan bebas sampai dengan Rp4,8 miliar dan/atau karyawan dengan penghasilan sampai dengan Rp632 juta)

Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PAS-Final

  1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. membayar PPh Final atas pengungkapan Harta Bersih;
  3. belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atas harta yang diungkapkan.

Kapan berlakunya?

PASFINAL berlaku sejak disahkan dan tidak berbatas waktu selama Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak sehubungan dengan ditemukannya data aset yang belum diungkapkan

 Mengapa saya harus ikut?

Dengan berakhirnya periode Pengampunan Pajak, apabila ditemukan data mengenai harta-harta yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak maka harta-harta tersebut dikenai Pajak Penghasilan ditambah dengan Sanksi 200% atau 2% per bulan selama maksimal 24 bulan.

Prosedur PAS-Final memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak peserta Tax Amnesty (TA) maupun non-peserta TA untuk mengungkap harta yang belum dilaporkan saat periode Pengampunan Pajak agar terhindar dari pengenaan Sanksi Administrasi sesuai dengan UU Pengampunan Pajak.

 Kemana mengajukan PAS-Final?

Ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih.

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kring Pajak adalah tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

Bagaimana caranya?

Tata cara pengungkapan Harta Bersih adalah sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, yaitu:
    • bukti pelunasan PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih (Kode Akun Pajak: 411128, Kode Jenis Setoran: 422);
    • daftar rincian Harta dan Utang dalam bentuk softcopy dan hardcopy beserta dokumen-dokumen pendukung;
    • daftar Utang serta dokumen pendukung;
    • dokumen penilaian oleh instansi terkait (Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Jasa Penilai Publik) atas harta yang tidak terdapat pedoman penentuan nilainya;
  2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk mengajukan PAS-Final melalui SPT Masa PPh Final Pengungkapan Harta Bersih, termasuk membayar PPh Final atas harta yang belum diungkap/dilapor
  3. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPh Final ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang ditentukan Menteri Keuangan.
  4. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima SPT Masa

 

EM TAX CONSULTING

Jl.Cilandak Permai Raya No.7A

Cilandak Jakarta Selatan

Info 0857.82955311 atau 0878.8457.0021

http://www.konsultanpajakinfo.com
http://www.mykonsultanpajak.com
http://www.em-konsultanpajak.com

Pajak Pembelian Emas

Jakarta – Pengenaan pajak untuk pembelian emas PT Aneka Tambang (Antam) sebenarnya sudah diberlakukan sejak lama. Hal ini dipastikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), meskipun pihak Antam baru mengumumkan beberapa hari lalu.

“Ini sudah lama,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Regulasi terkait hal tersebut direvisi setiap tahun. Revisi terakhir yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 tentang pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Baca juga: Emas Kena Pajak, DJP: Pembelinya Orang Kaya

Dalam regulasi tersebut tertulis, tarif yang akan dikenakan untuk konsumen yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebesar 0,45%, sedangkan yang tidak punya sebesar 0,9%.

Diberlakukannya aturan tersebut, kata Hestu karena pembeli emas adalah kalangan menengah ke atas. Tarif yang dikenakan juga tidak terlalu tinggi, sehingga diyakini tidak akan memberatkan masyarakat.

“Pembeli emas batangan itu lazimnya orang kaya, jadi wajar kalau membayar pajak (PPh),” kata Hestu.

Antam merilis pengumuman lewat selembar kertas yang dipajang pada setiap kantor cabang. Di bagian atas pengumuman tertera tulisan, mulai tanggal 2 Oktober 2017, setiap transaksi pembelian logam mulia akan dikenakan PPh 22.

Sontak hal tersebut membuat panik sebagian masyarakat. Apalagi bagi yang baru ingin berinvestasi untuk instrumen tersebut. Direktur Keuangan Antam Dimas Wikan Pramudhito kemudian memberikan klarifikasi.

“Disampaikan via pemberitahuan karena suka ada yang tanya-tanya dan dijelaskan secara verbal terus-terusan rasanya kurang pas. Makanya kita announce seperti itu,” kata Dimas. (mkj/hns)

Sumber : Detik Finance

Tahapan Persiapan Pembuatan TP Doc

  1. Mengidentifikasi transaksi hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan transaksi pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelas. Ada perbedaan pengertian antara kedua istilah tersebut.
  2. Menentukan apakah ada kewajiban pembuatan TP Doc sesuai dengan Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016.
  3. Membuat TP Doc sesuai Peraturan Menkeu No. 213/PMK.03/2016

 Tahap 1: Identifikasi Transaksi Afiliasi

Pasal 2 PMK 213/PMK.03/2016

 

Wajib Pajak yang melakukan TransaksiAfiliasi dengan:

a.nilai peredaran bruto Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak lebih dari Rp  50.000.000.000,00

b.nilai Transaksi Afiliasi Tahun Pajak sebelumnya dalam satu Tahun Pajak:

  1. lebih dari Rp 20.000.000.000,00… untuk transaksi barang berwujud; atau
  2. lebih dari Rp 5.000.000.000,00 … untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau Transaksi Afiliasi lainnya; atau

c.Pihak Afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah dari pada tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang … Pajak Penghasilan,

wajib menyelenggarakan dan menyimpan Dokumen Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai bagian dari kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 1 PMK No. 213/PMK.03/2016:

1.Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi

2.Pihak Afiliasi adalah pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak

3.Hubungan Istimewa adalah hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Jasa Penyusunan TP Doc | Transfer Pricing Documentation

Jasa penyusunan Transfer Pricing Documentation termasuk Strategi Penyusunan TP Doc ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam berurusan dengan Transfer Pricing. Kami memberikan masukan pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari transaksi pihak terkait dan skenario transfer pricing.

Bukan rahasia umum untuk meminimalisasikan pajak, perusahaan sering melakukan transfer pricing guna memaksimalkan keuntungan. Bagi kalangan pebisnis, pajak tetap saja dipandang sebagai beban yang mengurangi kecil keuntungan. Atas dasar itu wajar jika mereka merekayasa suatu transaksi untuk meminimalisasi beban pajak dengan transfer pricing.

Transfer pricing adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi. Transfer pricing dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan inter-company transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Kedua perusahaan tersebut bisa berada dalam satu negara (domestic transfer pricing), bisa juga berada di negara yang berbeda (international transfer pricing).

Transfer pricing, terutama international transfer pricing, dapat menimbulkan permasalahan apabila digunakan untuk kepentingan penghindaran pajak. Dengan international transfer pricing, perusahaan-perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dapat mengatur harga transfer sedemikian rupa sehingga perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, sedangkan perusahaan di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi mendapatkan keuntungan yang serendah-rendahnya.

Jasa penyusunan Transfer Pricing Dokumentasi termasuk Strategi Penyusunan TP Doc ini dimaksudkan untuk membantu klien dalam berurusan dengan Transfer Pricing. Kami memberikan masukan pada dokumen dan strategi yang diperlukan untuk mencegah kerugian dari transaksi pihak terkait dan skenario transfer pricing.

KAPAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION MULAI DIBERLAKUKAN?

Peraturan mengenai dokumentasi transfer pricing ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik-praktik “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” dan terlibat aktif dalam proyek dilaksanakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) tersebut untuk kepentingan konsistensi harga transfer global.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan gap dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk “menghilangkan” keuntungan atau mengalihkan keuntungan tersebut ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak.

  • Tujuan akhir BEPS adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak atau pajak yang dibayar nilainya sangat kecil terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan.
  • BEPS muncul karena peraturan perpajakan yang ada di negara-negara di dunia tidak berkembang secepat dan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi.
  • Transaksi dan interaksi bisnis lintas batas negara secara bersamaan memungkinkan terjadinya interaksi regulasi perpajakan antarnegara.
  • Salah satu produk ekonomi global yang sangat signifikan adalah kemunculan perusahaan multinasional atau MNEs.
  • MNEs adalah perusahaan atau korporasi yang memiliki tempat usaha di banyak negara, dan memiliki atau memanfaatkan apa yang disebut derngan rantai nilai global atau Global Value Chains (GVCs).

Kantor Konsultan Pajak Edy & Rekan
Jl.Cilandak Permai Raya No 7A
Jakarta Selatan.
Telp                      : 021-75818605
Mobile                 : 085782955511
www.emkonsultanpajak.com

www.konsultanpajakinfo.com

www.konsultapajakdepok.com

www.mykonsultanpajak.com

HARUSKAH WANITA KAWIN BER-NPWP ?

Sebagaimana diketahui bahwa system perpajakan di Indonesia adalah Self Assesment System, hal ini berarti kewajiban pertama yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan / atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dilanjutkan dengan menghitung pajak terhutang, memperhitungkan pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan membayar pajaknya (apabila ada pajak yang kurang bayar) dan terakhir adalah melaporkan pelaksanaan seluruh kewajiban perpajakan diatas melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

NPWP merupakan entry point bagi wajib pajak, termasuk bagi wanita yang memiliki atau memperoleh penghasilan, dalam melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya.Keberadaan NPWP berfungsi sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa system pengenaan pajak menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga.selanjutnya dalam pasal 8 ayat 2 menunjukan bahwa  wanita kawin diberi kebebasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara mandiri, tanpa digabungkan dengan suaminya.Kondisi dimana wanita kawin dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri pada keadaan sebagai berikut :

  • Istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB)
  • Istri melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH)
  • Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri (MT)

Pilihan wanita kawin untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajkan secara terpisah dari suaminya menimbulkan konsekuensi perpajkan tersendiri bagi yang bersangkutan, diawali dengan kepemilikan NPWP yang berbeda dengan sang suami dan diteruskan dengan pelaksanaan kewajiban pajak yang tata caranya sedikit berbeda dengan wajib pajak orang pribadi pada umumnya.